KABUPATEN BEKASI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat distribusi bantuan air untuk penanganan kekeringan mencapai 16.060.275 liter hingga Minggu (11/10/2026) pukul 22.00 WIB. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat terdampak di 55 desa yang tersebar di 15 kecamatan.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, kekeringan telah terjadi di 373 titik lokasi dan berdampak terhadap 38.022 kepala keluarga (KK) atau sekitar 112.385 jiwa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas penanganan. Distribusi bantuan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk menjangkau wilayah terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penanganan kekeringan terus kami lakukan melalui distribusi air bersih dan air minum. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur terkait agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ujar Dodi.
Dari total bantuan yang tercatat, BPBD Kabupaten Bekasi menyalurkan 4.795.000 liter air, disusul BPBD Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.645.000 liter, Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak 2.623.075 liter, serta BPBPK Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 2.535.400 liter.
Bantuan lainnya berasal dari Yayasan Sinergi Cahaya Kamil sebanyak 224.000 liter, Baznas Kabupaten Bekasi sebanyak 120.000 liter, dan Ambulance Mercy sebanyak 48.000 liter. Dukungan juga diberikan oleh sejumlah perusahaan dan organisasi melalui penyediaan air serta sarana pendukung, seperti toren air, sumur bor, dan air mineral.
Menurut Dodi, luasnya wilayah terdampak membutuhkan kerja sama lintas sektor agar distribusi bantuan dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting karena wilayah terdampak cukup luas. Kami terus mengarahkan bantuan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan,” katanya.
Selain berdampak pada pemenuhan kebutuhan air rumah tangga, kekeringan juga memengaruhi sektor pertanian. Data BPBD Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 539 hektare lahan pertanian terdampak, yang tersebar di sembilan kecamatan dan 28 desa.
Untuk mengurangi dampak tersebut, penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk mendorong langkah teknis berupa normalisasi saluran irigasi dan pompanisasi di wilayah pertanian.
Upaya lainnya mencakup penertiban bangunan liar di aliran sungai serta pembersihan dan pengangkutan sampah untuk mendukung kelancaran aliran air dan penanganan lingkungan di wilayah terdampak.
Dodi menegaskan, BPBD bersama perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, TNI/Polri, PMI, dunia usaha, serta organisasi masyarakat terus memantau kondisi di lapangan. Distribusi bantuan diprioritaskan ke wilayah yang mengalami kebutuhan air paling mendesak.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan akses air. Penanganan akan terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan,” pungkasnya.
(adv)
