Bekasi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi akan menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati (cabup-cawabup) terpilih pada Kamis (9/1/2025).
Penetapan ini dilakukan setelah KPU Kabupaten Bekasi menerima surat pemberitahuan resmi dari KPU RI pada Senin (6/1/2025).
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bekasi, Hasan Badriawan, mengonfirmasi agenda tersebut.
“Insya Allah serentak hari Kamis. Awalnya kami rencanakan Rabu, tetapi ada informasi terbaru bahwa penetapan akan dilakukan serentak pada Kamis,” ujar Hasan, yang akrab disapa Acang, pada Selasa (7/1/2025).
Persiapan Teknis Penetapan
Hasan menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan teknis pelaksanaan rapat pleno terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, pasangan calon, perwakilan partai politik, PPK, Forkopimda, dan stakeholder lainnya.
“Kami masih merancang teknisnya, termasuk masalah tempat, perwakilan dari PPK, serta kehadiran pasangan calon dan ketua partai politik. Saat ini kami sedang mematangkan rencana agar pelaksanaannya berjalan lancar,” jelasnya.
Berdasarkan surat pemberitahuan dari KPU RI, penetapan calon terpilih wajib dilakukan tiga hari setelah surat diterima.
“Surat kami terima kemarin (Senin), jadi penetapannya Kamis. Namun, kami masih menunggu kepastian lebih lanjut,” tambah Hasan.
Hasil Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Bekasi 2024
Dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, pasangan calon nomor urut 3, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, meraih suara terbanyak dengan 666.494 suara (45,68 persen).
Pasangan nomor urut 2, BN Holik Qodratulloh dan Faizal Hafan Farid, berada di posisi kedua dengan 588.399 suara (40,32 persen).
Sementara pasangan nomor urut 1, Dani Ramdan dan Romli HM, memperoleh 204.305 suara (14,00 persen).
Rapat Pleno Penetapan Menjadi Penentu
Penetapan pasangan terpilih dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi akan menjadi penentu resmi pemenang Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. Rapat ini diharapkan berjalan lancar dengan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan proses yang transparan dan demokratis. (*)
