Ketua komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Gelar Rapat Stok Pangan

- Redaksi

Kamis, 9 Juni 2022 - 12:34 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🎯 Promosikan Bisnis Anda di rakyatjabarnews.com
Hubungi Kami !

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, H. Sunandar SE.

i

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, H. Sunandar SE.

Bekasi – Ketua komisi II DPRD Kabupaten Bekasi gelar rapat yang dipimpin langsung oleh Sunandar Ketua Komisi II H. Sunandar SE, pada Jumat (3/6/2022)

Rapat tersebut digelar guna memastikan realisasi anggaran di triwulan kedua, selain itu juga untuk mengetahui program apa saja yang sudah terealisasi dan yang belum dikerjakan.

Sunandar menyampaikan, badan ketahanan pangan memiliki peran yang cukup penting untuk memastikan keberadaan stok pangan terpenuhi, selain itu juga memiliki tugas untuk memastikan Apakah bahan makanan bebas dari zat kimia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah kita lakukan ya, memang salah satunya untuk menstabilkan pangan-pangan yang ada, khususnya di Kabupaten Bekasi. yang kedua untuk meneliti atau melihat dari pada contoh sayuran buah-buahan juga terhadap itu. Bagaimana tingkat keamanan contoh pakai peptisida atau tidak dan sebagainya salah satunya itu juga terutama juga dipangan ini.” ungkap Ketua Komisi II.

Baca Juga :  55 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Resmi Dilantik

Ia juga mengatakan, salah satu beras kita, bilamana ada penanggulangan, misal, ada banjir tuh salah satunya gagal panen, kita menyediakan stok pangan yang ada di bidang pertahanan pangan seperti itu,” katanya.

Guna memastikan keamanan tersebut, kata dia, badan ketahanan pangan mengadakan pemeriksaan secara sampling bahan sayuran di pasar. Apakah bahan tersebut mengandung peptisida atau tidak karena jika dibiarkan akan terkena dampaknya adalah konsumen yang notabene warga Kabupaten Bekasi.

“Sudah dilakukan maupun secara sepakat tradisional tapi sayang. dilakukan memang dia prestasikan kami pun melakukan ke pasar-pasar tradisional betulan pasar tradisional di kita kurang lebih ada 13 loh pasar tradisional yang memang memiliki yang sudah diserahkan kepada oleh dinas oleh pengembang kepada dinas terkait khususnya pemerintahan kabupaten Bekasi cara pasar-pasar tradisional atau modern pasar modern memang itu kewenangan daripada swasta tapi tantangan saya juga berharap untuk memonitor juga memang ada motor tapi secara acak itu secara acak untuk mengontrol atau monitor tangan yang layak memang dikonsumsi oleh masyarakat khusus kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Gubernur Jabar dan Wali Kota Bekasi Hadiri Peresmian 17 Stadion Renovasi oleh Presiden RI.

Jika dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya menurut Sunandar, peran badan ketahanan pangan sangatlah penting karenanya perlu adanya dukungan anggaran. karena di rapat kerja kali ini untuk mengetahui apakah badan tersebut masih membutuhkan dukungan anggaran atau sudah cukup.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kab. Bekasi: Saya Tidak Tahu Uang Itu, Mustakim: Akui Dapat 300 Juta

Sementara, Perwakilan dari badan ketahanan pangan, Kuswaya pun menegaskan, “di antara tugas badan ketahanan pangan adalah memastikan stok bahan makanan terkecuali minyak goreng dan gandum,” jelas Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.

Selain itu memastikan bahan makanan terbebas dari zat kimia karena mengusulkan untuk dibuatkan semacam tempat pemeriksaan bahan makanan di tiap perbatasan pintu masuk Kabupaten Bekasi.

langkah ini dilakukan untuk antisipasi supaya tidak ada bahan makanan yang mengandung zat kimia masuk ke pasar tradisional di Kabupaten Bekasi.

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PrimeBiz Hotel Cikarang Gelar Aqua Yoga, Ajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat
Resmi! Mendagri Sahkan Asep Surya Atmaja Jadi Bupati Bekasi
2.200 Sambungan Air Bermasalah, DPRD Dorong Suzuki Turun Tangan
IAI Nusantara Tawarkan Beasiswa Bebas SPP hingga Lulus, Tersedia 5 Program Studi
Pasokan Air Bersih Babelan Masih Bergantung pada Kota Bekasi, Ini Penjelasan Tirta Bhagasasi
Pajak Air Cuma Rp187 Juta Setahun, DPRD Pertanyakan Pengawasan
Pemkab Bekasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Perubahan APBD 2026
Parkir Pegawai Dipindah, Pemkot Bekasi Bidik Kantor Lebih Hijau dan Tertata

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:33 WIB

PrimeBiz Hotel Cikarang Gelar Aqua Yoga, Ajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:14 WIB

Resmi! Mendagri Sahkan Asep Surya Atmaja Jadi Bupati Bekasi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 03:17 WIB

2.200 Sambungan Air Bermasalah, DPRD Dorong Suzuki Turun Tangan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 03:10 WIB

IAI Nusantara Tawarkan Beasiswa Bebas SPP hingga Lulus, Tersedia 5 Program Studi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:22 WIB

Pajak Air Cuma Rp187 Juta Setahun, DPRD Pertanyakan Pengawasan

Berita Terbaru