Rahmawati : Sistem PPDB Online 2017, Mengganggu Warga Masyarakat Khususnya Kota Bekasi

- Redaktur

Selasa, 11 Juli 2017 - 13:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rahmawati, Memantau Warga yang mnegisi berkas formuli di pengaduan PPDB Online 2017 di SMA 6 Negeri Kota Bekasi

i

Rahmawati, Memantau Warga yang mnegisi berkas formuli di pengaduan PPDB Online 2017 di SMA 6 Negeri Kota Bekasi

RakyatJabarNews.com, Bekasi – Anggota komisi IV DPRD Kota Bekasi Rahmawati melakukan sidak di SMA 6 Negeri Kota Bekasi di Jalan Asri Lestari Raya, Jaka Setia, Bekasi Selatan. Kota Bekasi, pukul 09.00 WIB, terkait pengaduan Sistem PBBD Online 2017 yang kerap merugikan warga masyarakat Kota Bekasi, Senin (11/07/2017)

Rahmawati mengatakan, ” Ada siswa bernama Hirza Aniqoh Napitupulu warga Jalan Nangka No. 5 RT 04/RW 12 Cakung, Jati Mekar, Jati Asih yang memberikan info kepada saya, bahwa harusnya nemnya 30,95 terdaftar masuk di SMA 6 Negeri Kota Bekasi, tetapi ini tidak terdaftar masuk dalam sistem PPDB Online,” ungkap Rahmawati kepada RakyatJabarNews.com.

Baca Juga :  Peringhati Tahun Baru Islam, Oki Setiana Dewi Sapa Mahahasiswa Universitas Majalengka

“Kok bisa NEM 30,95 tidak terdaftar masuk SMA 6 Negeri Kota Bekasi, sementara NEM yang terkecil 30,6 masuk dalam dan diterima di SMA 6 Negeri Kota Bekasi, ” jelas Rahmawati.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

lanjut Rahmawati,ternyata bukan hanya satu orang yang tergeser dalam pendaftaran sistem PPDB online. Setelah dicek di posko pengaduan, ada 4 orang yang tidak termasuk dalam sismtem jaringan PPDB Online.

“kemungkinan besar servernya eror,sejak pembukaan penerimaan siswa ajaran tahun 2017 ini, jadi untuk Disdik Kota Bekasi Harus koordinasi  dengan pusat Pemrov Jabar, jadi pastinya dampaknya sangat merugikan warga masyarakat Kota Bekasi,” paparnya.

Baca Juga :  Ridwan Kamil: Pemrov Jabar Bakal Gandeng Kerjasama Markeplace Bukalapak

Rahmawati mengimbau, harusnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi memfasilitasi siswa ataupun siswi yang terdzolimi dan harus di perjuangkan ke Pemrov Jabar ke depan.

” Bukan hanya itu saja, Disdik Kota Bekasi juga harus lebih siap lagi memantau kondisi dilapangan terkait keluhan-keluhan siswa dan siswi warga Kota Bekasi,” jelasnya.

Saya harap, kewenangan SMU, SMA, SMK dikembalikan lagi ke Pemerintahan Kota Bekasi, ” tandasnya. (Ziz/RJN)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Maksimalkan Kinerja, Gani Muhamad Minta OPD Jangan Bebani Wali Kota Terpilih
Resmi Lantik Eselon II, III, dan IV, Ini Pesan Pj Wali Kota Bekasi
Dinas SDA-BMBK Dukung Program Swasembada Pangan
Serahkan DPA-SKPD 2025, Pj Bupati Bekasi Minta Perangkat Daerah Optimalkan Program Prioritas
LPNU Subang Tawarkan Kerajinan Kria Sunda di Hari Desa Nasional
Pemerintah Akan Bikin Aturan Pembatasan Penggunaan Medsos untuk Anak-anak
Pemprov Jabar Siapkan 52 Ribu Vaksin Hewan Ternak untuk Antisipasi Penyebaran PMK
DPRD Kabupaten Bekasi Siap Berkolaborasi Bersama Bupati dan Wabup Bekasi Terpilih Ade-Asep
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:49 WIB

Maksimalkan Kinerja, Gani Muhamad Minta OPD Jangan Bebani Wali Kota Terpilih

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:47 WIB

Resmi Lantik Eselon II, III, dan IV, Ini Pesan Pj Wali Kota Bekasi

Rabu, 15 Januari 2025 - 22:43 WIB

Dinas SDA-BMBK Dukung Program Swasembada Pangan

Selasa, 14 Januari 2025 - 22:41 WIB

Serahkan DPA-SKPD 2025, Pj Bupati Bekasi Minta Perangkat Daerah Optimalkan Program Prioritas

Selasa, 14 Januari 2025 - 20:37 WIB

Pemerintah Akan Bikin Aturan Pembatasan Penggunaan Medsos untuk Anak-anak

Berita Terbaru

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Agung Mulya.

Bekasi

Dinas SDA-BMBK Dukung Program Swasembada Pangan

Rabu, 15 Jan 2025 - 22:43 WIB

Mau Copy Paste? Wani Piro