RakyatJabarNews.com, Cirebon – Walikota Cirebon Nasrudin Azis mengaku bahwa mutasi dan pelantikan 7 pejabat eselon baru yang dilaksanakan pada hari Senin (6/11) lalu bukanlah semata-mata karena urusan politik atau semacamnya. Hal tersebut karena roda pemerintahan kota Cirebon harus tetap berjalan setelah dia cuti, dan juga ada beberapa pejabat yah akan pensiun.
Dia melanjutkan, bahwa kota-kota yang di Indonesia yang mengalami Pilkada serentak ini pasti mengalami persoalan yang sama termasuk Kota Cirebon. Dan dalam prosesnya, pasti ada beberapa pejabat yang pensiun.
“Tentunya bukan hanya di Cirebon saja yang mengalami rotasi dan mutasi ini. Kota-kota lain yang menjalani pemilu serentak pun akan mengalami hal yang sama,” ujarnya usai menghadiri acara Rapat Kerja Cabang Pemuda Pancasila di Hotel Prima, Jl. Siliwangi Kota Cirebon hari Rabu (8/11).
Karena prosesnya sangat lama, Azis melanjutkan bahwa tidak efektif kalau tidak ada Plt. Jadi, harus ada pejabat definitif.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bulan Februari nanti, Azis akan mengambil cuti untuk mengikuti Pilwalkot 2018. Sehingga, dia harus sesegera mungkin melantik pejabat-pejabat yang dimutasikan. Sebab, jika tidak dilakukan sesegera mungkin, roda pemerintahan akan sulit berjalan.
Oleh karena itu, pemerintah kota melalui BKPPD akan mengusulkan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk menentukan siapa nanti yang akan bisa menjadi penggantinya, dirotasikan atau dimutasi, kemidian ditempatkan.
“Tugas Plt ini hanya sebentar, 5 bukan sudah bagus. Tapi, kalau kelamaan juga tidak efektif. Coba bayangkan jika ada Plt yang kerjanya dobel tapi hajinya tetap, kan kasihan. Apalagi, saya akan cuti bulan Februari nanti untuk mengikuti Pilwalkot,” jelasnya.
Azis kembali menegaskan bahwa hal ini bukanlah semata-mata dia menyusun kekuatan. Dia hanya memikirkan bagaimana pada saat dirinya mengambil cuti, roda pemerintahan berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti.
“Ini murni karena untuk jalannya pemerintahan Kota Cirebon,” pungkasnya.(Juf/RJN)
