Rujuk Sukses Gelar Diskusi “Wakil Kota Bekasi Di Jabar”

oleh -
RUJUK: Rukun Jurnalis Bekasi sukses gelar diskusi.

RJN, Bekasi – Calon legislatif Dapil VII Jawa Barat asal partai Nasdem, Virgie Baker mengemukakan wacana kota Bekasi dijadikan kota industri atlet di Jawa Barat jika dipercaya mengemban tugas sebagai anggota DPRD Jawa Barat pada Pileg 2019 mendatang.

Keinginan menjadikan kota bekasi menjadi limbung atlet dikarenakan menurutnya Kota Bekasi saat ini hanya memiliki imej kota perdagangan dan jasa namun tidak memiliki ciri khas yang jelas terkait brand imej kotanya.

“Banyak hal yang bisa dilakukan jika kota bekasi memiliki industri olahraga contohnya menjadikan Kota Bekasi sebagai sumber pembibitan atlet, saat ini sudah bagus jika kota bekasi punya komitmen atas kesehatan dan toleransi masyarakat, namun kurang ciri khas tersendiri,” ucapnya saat menjadi narsum di acara Bincang Santai Rukun Jurnalis Bekasi, Kamis, (22/12/2018).

Virgie tidak menyangkal keberhasilan Kota Bekasi di bidang kesehatan dan toleransi, namun dirinya berpesan bahwa jika olahraga yang dijagokan menjadi program daerah, banyak anak muda yang muncul potensinya sehingga bisa menaikkan citra kota bekasi di mata masyarakat lebih lagi.

“Kalau olahraga digalakkan mengurangi dampak narkoba, tawuran, jadi anak muda lebih positif, sangat jaranh pemerintah daerah yang berani menjadikan olahraga sebagai fokus, malah sering dipolitisasi,”

“Namanya Industri ya berarti disitu adalah penghasil, kalau mau ambil atlet bagus dan membina atlet di Bekasi, nantinya juga bisa membanggakan Indonesia,” tambahnya.

Senada dengan Virgie, Zaiman Affan, calon legislatif Jabar dari partai Demokrat, mengungkapkan bahwa visi membangun olahraga satu suara dengan gaung yang diciptakan oleh gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

“Kota Bekasi tinggal butuh icon-icon saja, fasilitas olahraga disini harus diperbanyak sebagai penunjang urusan olahraga, Ridwan Kamil berpesan kepada daerah yang ingin memajukan sektor olahraga bisa berkolaborasi dengan provinsi juga,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota bekasi, Machrul Falak menyatakan adanya ketimpangan bantuan keuangan yang diterima oleh kota bekasi dari provinsi jawa barat dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah 2019.

Hal ini dikatakannya karena dirinya menilai bahwa kontribusi kota bekasi kepada provinsi jawa barat dari segi pendapatan daerah cukup besar. Namun, pihak provinsi jawa barat kurang melihat peran yang telah dilakukan kota bekasi untuk kas daerah provinsi jawa barat.

“Kota bekasi menghasilkan kas daerah untuk provinsi jabar sebesar 2 Triliun, dan yang menjadi apbd jabar adalah 1,52 T, namun bantuan keuangan yang didapatkan kota bekasi hanyalah 12 M dalam pengajuannya,” ujarnya.

Dirinya menilai jika bantuan keutangan pemprov jabar dapat diperbesar lagi, bukan tidak mungkin pelayanan dasar pendidikan dan pembangunan sekolah menengah di kelurahan akan berjalan.

“Seharusnya pemprov menganggarkan 30 sampai 40 persen dari 2 triliun tersebut harus kembali ke pemerintah daerah, dengan hitungan realistis tersebut, 109.000 siswa bisa mendapatkan sekolah gratis,”

Selain itu, Machrul juga menginginkan untuk mengurangi angka pengangguran di kota bekasi dengan membuka balai latihan kerja bagi lulusan sekolah menengah kejuruan.

“Kota bekasi juga membutuhkan balai Pembinaan kerja tenaga terampil, 12 balai latihan kerja harus berdiri di kota bekasi untuk memupus angka pengangguran, banyak perusahaan yang menginginkan tenaga tapi SDM kita masih kurang terampil, kita harus bekali mereka dengan latihan kerja agar masuk ke standar perusahaan,” tuturnya.

Masyarakat Kota Bekasi masih dianggap kurang siap menghadapi revolusi industri 4.0 dimana masih banyak masyarakat yang kurang mengerti penggunaan teknologi untuk mengembangkan kehidupan mereka sehari-hari.

Hal ini dikatakan oleh politisi partai PDI Perjuangan, Rahmawati Dzaelani saat menghadiri diskusi santai Rukun Jurnalis Bekasi, Kamis, (20/12/2018).

“Kadang masyarakat masih kurang memahami arti dari Revolusi industri 4.0, bagaimana saat ini gadget sebagai teman hidup penggunaan belum maksimal, padahal banyak hal yang dapat dikembangkan jika masyarakat melek teknologi,”

Rahmawati mengambil contoh di dunia pendidikan yang menurutnya metode pengajarannya tergolong usang dan kaku.

“Era sekarang, Guru-guru bingung !enghadapi globalisasi teknologi, malahan kadang lebih pintar anak muridnya, guru harus diberikan materi agar dapat mengajar anak murid dengan menarik dan lebih interaktif,”

Rahmawati yang juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif provinsi jawa barat ini menyarankan agar pemerintah daerah harus mulai meningkatkan kualitas sumber daya untuk menunjang kebijakan nasional yang sudah masuk ke era digitalisasi.

“Pemerintah daerah dapat melatih masyarakat untuk memulai bisnis digital dengan teknologi online, bisa saja dari pelatihan tersebut muncul UMKM dan menekan angka pengangguran, di satu sisi ketika masyarakat melek teknologi, kualitas sdm dan kecerdasan masyarakatnya juga meningkat,” ujar Rahmawati.

Politisi partai Golkar yang juga merupakan caleg provinsi jawa barat dapil vi, Muhammad Ikhsan Nurdjamil meempunyai cita-cita untuk menjadikan kota bekasi melanjutkan kebijakan kesehatan gratis masyarakat yang saat ini telah dicanangkan Pemkot Bekasi melalui kartu sehat berbasis nik tanpa membebani anggaran daerah.

“Saya bekerja di bidang kesehatan, jadi saya tahu betul kenutuhan masyarakat akan kesehatan, namun ada impact khusus dari kesehatan gratis yakni permasalahan anggaran,” ungkapnya.

“Menurut data, program kesehatan gratis yang dicanangkan ini memiliki titik lemah yakni permasalahan anggaran, imbasnya adalah pelayanan rumah sakit yang turunannya ke pasien-pasien penderita sakit,”

Dengan kontribusi besar Kota Bekasi yang mencapai 2 Triliun terhadap kas daerah Jawa Barat, Ikhsan ingin mendorong agar pemerintah provinsi jawa barat mendukung program yang berkenaan langsung dengan masyarakat Kota Bekasi, khususnya pelayanan kesehatan.

“Masyarakat Kota Bekasi telah menyumbang pajak besar ke pemerintah jawa barat, dengan hal tersebut anggaran dan bantuan pemerintah provinsi untuk jaminan kesehatan daerah bisa saja dinaikkan untuk menunjang program baik kota bekasi dalam hal kesehatan ini,” tutupnya.(red/rjn)

Berita Rekomendasi

Comment