RJN, Jakarta– Polemik tentang sejumlah Rumah Sakit (RS) yang ramai-ramai menghentikan layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan direspons oleh Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari. Menurutnya, pemerintah harus segera merespons tentang polemik ini agar masyarakat tidak dirugikan.
“Pak Jokowi beserta jajaran termasuk BPJS Kesehatan harus menelusuri secepatnya kejadian ini. Jangan sampai masyarakat Indonesia dirugikan karena hal ini,” ujar Putih Sari saat dihubungi, Jumat (04/01/2019).
Putih Sari yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI Partai Gerindra dari Dapil Jabar VII mewakili Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta dengan nomor urut 1 ini berharap kebijakan syarat sertifikasi akreditasi yang harus dimiliki oleh setiap Mitra BPJS Kesehatan diberlakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Putih Sari meminta pemerintah untuk melakukan addendum terhadap peraturan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Misalnya luasnya wilayah Indonesia sehingga pemerataan kualitas dan sarana prasarana faskes yang berbeda-beda tentu harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan. Melihat hal tersebut maka sebaiknya Kemenkes melakukan addendum terhadap peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan di tahun 2020 agar Faskes dapat mempersiapkan diri sesuai aturan baru tersebut,” lanjutnya.
Tercatat, sejak awal tahun 2019 terdapat banyak RS yang menghentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut dilakukan RS di daerah lain seperti RS Citama Bogor, RSUI Kustati Surakarta di Jawa Tengah, RS MM Indramayu di Jawa Barat, dan belasan RS di Jawa Timur. Kondisi sama juga berlangsung di banyak RS lain di luar Jawa.
Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, tidak membantah adanya penghentian kerja sama dengan sejumlah RS. Hal ini berkaitan dengan syarat sertifikasi akreditasi yang wajib dimiliki setiap fasilitas kesehatan (Faskes) Mitra BPJS Kesehatan.(red/rjn)
