RJN, Jakarta – Bertempat di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek.
“Rapat ini membicarakan tentang sistem transportasi ke depan di Jabodetabek. Pertanyaannya adalah apakah masalah kita hanya transportasi, dan apakah, atau bagaimana transportasi bisa menjalankan yang lain,” ujar JK saat membuka rapat.
Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Hadir pula pada rapat tersebut para kepala daerah diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Sebelumnya, Wakil Presiden pada pagi hari melakukan tinjauan lewat udara dengan menggunakan helikopter. Wapres melihat kondisi jalanan Jakarta belum sepenuhnya modernisasi.
Oleh karena itu, dengan rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai solusi dan kesepakatan guna mengatasi kemacetan di Jabodetabek.
Ditempat yang sama Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi mengatakan Integrasi Transportasi Jabodetabek, merupakan hal yang sangat penting, tetapi menurutnya untuk mewujudkan itu semua, intinya ada pada kewenangan dan penataan ruang. Karena pada penataan ruang itu dapat terlihat pointer mana saja yang dapat terintegrasi dari daerah satu dengan daerah lainnya.
” Integrasi transportasi Jabodetabek merupakan hal yang sangat lah penting. untuk mewujudkan itu semua. Kewenangan dan penataan ruang menjadi inti dari semuanya, karena dengan penataan ruang itu dapat kita lihat pointer mana saja yang dapat terintegrasi dari daerah satu dengan daerah lainnya, yang sebenarnya terpusat pada pusat pemerintahan yakni DKI,” ungkap Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi. (red/rjn)
