Pemerintah Kota Perlu Sosialisasi untuk Semua Lapisan Masyarakat

- Redaksi

Rabu, 3 Mei 2017 - 13:29 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🎯 Promosikan Bisnis Anda di rakyatjabarnews.com
Hubungi Kami !

RakyatJabarNews.com – Banyaknya kebijakan atau program Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang baik bagi masyarakatnya, seperti pendidikan gratis serta kesehatan gratis lewat kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (NIK), harus dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang memiliki kartu tersebut.

Akan tetapi, program yang baik tersebut, kerap tidak diketahui oleh masyarakat yang berada di kalangan bawah. Entah kurangnya sosialisasi atau apa, namun hal itu memang belum dirasakan secara maksimal bagi masyarakat Kota Bekasi.

 

Melihat hal itu, Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Bekasi Raya melakukan acara diskusi di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan tema ‘pendidikan dan kesehatan gratis untuk siapa?’ di Kantor Lira Bekasi Raya, Perum Permata Bekasi II, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa malam (2/5).

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara diskusi tersebut, dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali, Tokoh Masyarakat, Wiwiek Hilwiyah Arief, dan lainnya.

 

Dalam diskusi tersebut, banyak perbincangan menarik soal pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang kini sedang terjadi di tengah masyarakat Kota Bekasi.

 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali mengatakan, persoalan pendidikan adalah sebuah hal yang klasik, namun menantang. Sebab, bila pemangku jabatan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Persoalan pendidikan tidak akan sulit bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan layak.

 

“Kenapa ada ketidakmampuan bagi eselon dua (Kepala Dinas), padahal sistem dunia pendidikan di Kota Bekasi seperti itu-itu saja. Fakta integritas yang mereka buat saat terima jabatan, itu harus terima diposisikan di mana saja, dan tidak bisa mengeluh baru menjabat,” ucapnya.

 

Diakui pria yang akrab disapa Ral ini, untuk sistem penerimaan siswa baru yang setiap tahunnya terbilang kisruh, harusnya tidak seperti itu dan dapat diminimalisirkan.

 

“Dunia pendidikan di Kota Bekasi belum kita tuntaskan secara maksimal,” terang dia.

 

Bicara refleksi dunia pendidikan pada Hardiknas, lanjut Ral, pemerintah harus dapat bertanggung jawab bagi para guru TKK maupun PNS yang kini diambil alih oleh provinsi bagi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat), yang sudah dimulai pada awal tahun 2017 ini.

 

“Dalam proses transisi ini masih ada titik lemahnya, TKK atau PNS yang ada timbul permasalahan. Refleksi dunia pendidikan, ini harus jadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab provinsilah sepenuhnya. Kota Bekasi harus mengimbau provinsi untuk membayar honor TKK yang belum terbayarkan,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, langkah Walikota dan Wakil Walikota untuk memperhatikan dunia pendidika di Kota Bekasi sudah bagus. Namun di lapangannya atau bawah tidak singkronisasi.

 

“Jujur, kita maju dari beberapa daerah lain (untuk pendidikan), tapi kita juga banyak kendala dan kendala itu bukan hanya di Kota Bekasi,” tutupnya.

 

Di tempat sama, Tokoh Masyarakat Bekasi Timur, Wiwik menuturkan persoalan tentang kesehatan, per satu Maret 2017 lalu, Pemkot Bekasi sudah meluncurkan kartu sehat berbasis NIK. Kartu tersebut untuk permudah masyarakat tidak mampu.

 

“Terkadang aparatur yang di bawah mempersulit masyarakat, untuk tidak membuat surat pengantar dari RT/RW untuk berobat, maka itu pembuatan kartu sehat berbasis NIK ini sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,” bebernya.

 

“Pak Wali ingin dan merencanankan, kalau sakit tidak perlu pakai kartu pengantar seperti SKTM. Ada 39 RS yang sudah MoU ke Pemkot Bekasi,” tambah dia.

 

Ia sangat menyayangkan, dengan program Walikota yang bagus, namun tidak ada action dibawah.

 

Ketua Pemuda Lira Bekasi Raya, Leonardo menambahkan, kegiatan diskusi ini sebagai agenda untuk peringati Hardiknas. Karena banyak program-program dari Pemkot Bekasi yang pro dengan rakyat terhadap pendidikan. Akan tetapi kurang maksimal saat direalisasikan.

 

“Dengan diskusi ini, diharapkan mampu menyerap program-program pemerintah yang baik, terlebih di dunia pendidikan dan kesehatan yang dinilai kurang di mata masyarakat Kota Bekasi,” jelasnya

Baca Juga :  Mudik Nyaman, BPJS Kesehatan Fasilitasi Program Aplikasi Mobile JKN-KIS
Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kemensos Libatkan 1.500 Mahasiswa Unhan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat di 182 Titik
BRIN Siapkan Mesin Air 10 Ribu Liter per Hari untuk Sekolah Rakyat
Jelang Dua Tahun Pemerintahan, #PrestasiPrabowo Puncaki Trending X Indonesia
Pemkab Bekasi Bentuk Tim Lintas-OPD Tangani Kemiskinan hingga Desa
Kemendes PDT dan Pemkab Bekasi Perkuat Sinergi Tekan Kemiskinan Desa
Wawali Harris Bobihoe Hadiri Maulid Nabi di Pondokgede, Ajak Warga Teladani Rasulullah
Gebrak Pasar di Pasar Baru Bekasi Catat Transaksi Rp129,9 Juta
APBD Tembus Rp7,8 Triliun, Asep Surya Atmaja Bongkar Tambahan Rp24 Miliar untuk BPJS
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 16:29 WIB

Kemensos Libatkan 1.500 Mahasiswa Unhan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat di 182 Titik

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:13 WIB

BRIN Siapkan Mesin Air 10 Ribu Liter per Hari untuk Sekolah Rakyat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:22 WIB

Jelang Dua Tahun Pemerintahan, #PrestasiPrabowo Puncaki Trending X Indonesia

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:27 WIB

Pemkab Bekasi Bentuk Tim Lintas-OPD Tangani Kemiskinan hingga Desa

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:21 WIB

Kemendes PDT dan Pemkab Bekasi Perkuat Sinergi Tekan Kemiskinan Desa

Berita Terbaru

Petugas gabungan memeriksa lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba dalam operasi di Jakarta Barat.

Jakarta

Polri Gerebek Kampung Ambon dan Boncos, 24 Orang Diamankan

Sabtu, 10 Okt 2026 - 05:57 WIB