RJN, Bekasi – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Anak Muda dan Warga Bekasi (Pandawa Bekasi) menggelar aksi demonstrasi di Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (24/10/2019).
Ada lima tuntutan yang mereka sampaikan saat orasi. Yakni, meminta keseriusan Bupati Bekasi menjalankan roda pemerintahan, akselerasi penyerapan APBD 2019, selesaikan persoalan kekeringan, isi kekosongan jabatan di OPD termasuk Wakil Bupati Bekasi dan keterbukaan informasi publik.
Koordinator aksi, Fakhri Pangestu mengatakan, keseriusan Bupati Bekasi menjalankan roda pemerintahan bisa dilihat dari penyerapan anggaran. Menurutnya, hingga akhir 2019 penyerapan APBD masih minim.
“Menurut kami itu disebabkan tidak matangnya perencanaan program atau kegiatan oleh OPD. Serta banyak kekosongan jabatan. Mulai dari jabatan kasi hingga Wakil Bupati Bekasi,” katanya.
Minimnya penyerapan anggaran, lanjut Fakhri, juga disebabkan tidak ada ketegasan dari Bupati Bekasi.
“Serapan anggaran APBD 2019 belum sampai 60 persen memasuki triwulan terakhir. Ini adalah bentuk ketidakberpihakan bupati dan DPRD kepada masyarakatnya,” ujarnya.
Dampak dari minimnya penyerapan anggaran akan menyebabkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Pada tahun ini, diprediksi Silpa akan kembali melonjak.
“Pada APBD Kabupaten Bekasi 2017 lalu Silpa sekitar Rp800 miliar. Kemudian Silpa di 2018 Rp1,03 triliun. Diprediksi Silpa Kabupaten Bekasi 2019 mencapai Rp2 triliun,” katanya.
Masyarakat Kabupaten Bekasi, kata Fakhri, menyayangkan perencanaan pembangunan daerah yang tidak mampu dijalankan. Hal itu menjadi bukti kinerja pejabat Pemkab Bekasi mengalami degradasi.
“Perda APBD adalah buah kesepakatan eksekutif dan legislatif. Harusnya mereka menjalankannya dengan maksimal dan optimal,” katanya.
Berdasarkan catatan peserta aksi, ada beberapa perencanaan pembangunan dan pengawasan yang tidak maksimal. Seperti pada pembangunan gedung tripartit, Islamic Center, Jembatan Pantai Muarabakti dan Jalan Raya Kalimalang.
(red/rjn)
