Bekasi – Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Ahmadi Madonk menyoroti rendahnya capaian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dalam realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi yang baru mencapai 68 persen, padahal telah memasuki pertengahan Triwulan Akhir Tahun 2024.
Madonk mengatakan, agar Bapenda Kota Bekasi dapat mensikronisasikan data-data penerimaan pendapatan, bilamana dirasa ada kekeliruan dari Sektor realisasi.
“Ya, kita ini kan baru sedikit ya peningkatan, Baru 68 persen. Kita ingin pajak asli daerah ini yang memang dari Dinas penghasil,” ujarnya saat di sambangi diruang kerjanya rakyatjabarnews.com, pada Senin (11/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ Jadi emang rapat tadi pagi ini bersama dinas Bapenda Kota Bekasi, belum ada titik terang mengenai pembahasan hal PAD Kota Bekasi.”
Kata Madonk, capaian realisasi penerimaan PAD seperti retribusi, pajak parkir dan Pajak Bumi bangunan dan yang lainnya mesti disinkronisasikan.
“Ini sebenarnya Bapenda harus betul-betul Dapat mensinkronkan data-data (realisasi Penerimaan PAD) itu, “ tegasnya politis Fraksi PKB.
Terkait rapat pembahasan RAPBD Kota Bekasi tahun 2025, kata madonk, pihaknya sudah menindaklanjuti secara masif.
Secara pelaksanaan rancangan tengah dilakukan pengkajian lebih lanjut dan mendetail mengenai pendapatan yang nantinya akan ditargetkan.
“RAPBD sudah on the track, sudah dalam bentuk rancangan DPRD Kota Bekasi. Nah RAPBD ini yang sedang dibahas. Ini berkaitan dengan pendapatan, baru laporan dari dinas-dinas penghasil berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Selain itu, Madonk juga mengatakan perlunya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam untuk membahas Pendapatan Asli Daerah dengan dinas-dinas penghasil.
“ Pendapatan tadi, banggar itu mengidentifikasi adanya beberapa kebocoran karena setiap tahun tidak sesuai target. Tiap tahun tiap tidak sesuai RPJMD Kota Bekasi. “ ujarnya.
Kalau sesuai RPJMD harusnya sesuai dong 10 persennya. Ternyata kolasenya dibawah 10 persen. Ini mah tiap tahun hanya naik 5 persen pertahunnya. Makanya nanti Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi akan uji petik ke dinas Bapenda.
Masih kata dia, Diduga ada kebocoran data yang harusnya targetnya bisa maksimal. Harusnya masing-masing dinas sudah terbuka jangan sampai detik ini belum ada keterbukaan, “ungkapnya.
Kita ini kan mitra dengan dinas terkait. Bukan berarti satu sama lain saling mengunci, kita harus berkomunikasi kolaborasi, kerjasama kekurangannya apa bisa dibicarakan.
Yang saya lihat, banyak kekurangan-kekurangan Dinas Bapenda. Misalnya di Bapenda ada kesulitan kita bisa bicarakan dan komunikasi dengan baik, “ tutup Madonk. (Advertorial)
Penulis : Abdul
Editor : Aziz
Sumber Berita: rakyatjabarnews.com
