WeRJN, Bekasi – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bersama mitra kerja nya mengadakan rapat kerja dalam penangan COVID-19 serta teknis pengawasan pengalokasian anggaran bencana wabah virus corona yang ada di kabupaten Bekasi
Samuel Maruli Habeahan selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi yang juga memimpin rapat mengatakan , bagaimana mengantisipasi dan mencegah terjadi penyebaran virus Corona di Kabupaten Bekasi termasuk masalah anggaran menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi bersama, baik itu tim gugus tugas Covid-19 dan lainnya, terutama anggaran untuk Dinas Kesehatan dan RSUD yang memang di tunjuk menjadi rujukan pasien PDP oleh Pemda terkait wabah virus corona tersebut.
Lanjut, Mitra kerja komisi IV di antara nya adalah , Dinas Kesehatan, RSUD cabang Bungin , Dinsos dan BPBD Kab Bekasi , mitra kerja komisi IV tersebut melakukan rapat bersama terkait bagaimana cara mengantisipasi penyebaran virus corona dan berapa anggaran yang diperlukan di masing masing OPD yang memang mintra kerja komisi IV, untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Bekasi, pada Senin (11/5/2020).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi yang juga memimpin rapat mengatakan , bagaimana mengantisipasi dan mencegah terjadi penyebaran virus Corona di Kabupaten Bekasi termasuk masalah anggaran menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi bersama , baik itu tim gugus tugas Covid-19 dan lainnya, terutama anggaran untuk Dinas Kesehatan dan RSUD yang memang di tunjuk menjadi rujukan pasien PDP oleh Pemda terkait wabah virus corona tersebut, ” ujarnya pria yang akrab disapa Samuel.
Kewenangan dalam anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2020, kami DPRD sebagai pungsi pengawasan dalam mengawal akuntabilitas keuangan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19.
“Misalnya bagaimana Pemda melakukan refocusing program atau kegiatan, realokasi anggaran dan Pengadaan Barang Jasa dalam penanggulangan COVID-19 terkait item dan peruntukan anggaran yang akan kami awasi dalam penggunaan anggaran tersebut, “ujarnya.
Kata dia, Samuel menjelaskan secara yuridis formal ketika Presiden RI, pada tanggal 13 Maret 2020 mengeluarkan focus gugus tugas nasional masalah covid-19, DPRD bersama OPD mitra kerja nya mengadakan rapat kerja terkait anggaran apa aja yang harus di perlukan dan berapa nilai anggaran yang di perlukan untuk penangan dampak COVID-19 dan pencegahan nya , kami (DPRD ) yg sipat nya mengetahui dan menjalan tugas pungsi nya dalam pengawasan anggaran yg memang nanti akan di usul secara langsung oleh ketua gugus COVID-19 yang di ketuai langsung oleh Bupati Eka Supriatmaja.
Usulan Angaran yang di sampai kan pada kami (komisi IV) sifat nya mengetahui dan juga mengawasi terhadap peruntukan anggaran tersebut , yang nanti nya akan di usulkan oleh masing masing OPD Dan usulan ter sebut akan dibawa kepada ketua gugus COVID-19 untuk di realisasikan .usulan tersebut adalah : dinas sosial mengusul kan 19 milyar , di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan bagi yg terkena dampak COVID-19 seperti , ojeg pangkalan , ojek on line ,pedagang asongan atau keliling ,buruh harian lepas atau tukang bangunan , usaha mikro kecil dan pemulung .yang masing masing nya nanti akan di berikan 1 paket senilai Rp 203.000 dalam bentuk sembako yang terdiri dari , sarden kaleng ,telur,mie instan,minyak goreng,air mineral dan beras. Sementara data data orang yang akan menerima akan di data melalui per kecamatan dengan sistem by name by address , lalu RSUD cabang Bungin mengusul kan anggaran sebesar 52 milyar sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 , lalu uang tersebut akan di gunakan untuk jasa pegawai pemberian makan bagi orang yg PDP akibat virus korona, lalu pengadaan alkes yang berhubungan dengan COVID-19 , pengadaan obat obatan dan pengrekrutan pegawai kesehatan untuk penanganan COVID-19 , untuk dinas kesehatan sendiri mengusulkan tambahan anggaran sebesar 150 milyar , penggunaan angaran tersebut untuk penambahan pengadaan APD ( masker , disinfektan,hand sanitizer dll) dan akan menyediakan pula tiga fasilitas baru untuk menampung pasien ODP COVID-19 dan dinyatakan negative covid 19 akan di tempat kan di BLSK ( balai latihan sekolah kesehatan), President University convention center sama President University student boarding house dan untuk tenaga medis nya sendiri akan di bantu oleh dinas kesehatan provinsi dan pengadaan penyediaan alat rapid test sejumlah 4000 buah serta penginapan untuk tempat tinggal tenaga medis untuk beristirahat juga , untuk BPBD usulan sementara sebesar 300 juta dan penggunaan nya untuk pembelian BBM mobil untuk penyemprotan disinfektan di desa desa dan penambahan insentif relawan COVID-19 penjelas usulan tersebut telah di sampai kan melalui rapat dengan mitra kerja komisi IV, “tegasnya.
“Inilah makna bahwa bencana itu urusan bersama. Untuk itu kita berharap semua OPD dapat termotivasi untuk melakukan sesuatu dan diharapkan dapat membuat rencana aksi untuk masyarakat dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan pencegahan Covid-19 ini,” sebut dia.
Ditambahkan Samuel pada dasarnya orientasi Covid-19 ini adalah “Mencegah lebih baik daripada mengobati”.
“Untuk itu mari kita dukung program pemerintah, jangan panik, biasakan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, tidak bepergian ,
Tingkatkan imunitas tubuh dengan sering berolahraga dan selalu memakai masker bila harus bertemu dengan orang, sementara ini tidak bepergian keluar daerah dan lain-lain,”tegasnya.
(Advertorial)
