Bekasi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menilai perlu adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 7 hingga 10 persen per tahun guna menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan keuangan daerah secara keseluruhan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, menegaskan bahwa kenaikan PAD menjadi kunci agar porsi belanja pegawai tidak membebani APBD.
“Kalau pendapatan tidak dinaikkan, kita masih berada di angka 46 persen. Padahal agar posisi aman, belanja pegawai harus di bawah 35 persen. Jadi, solusinya adalah meningkatkan pendapatan daerah minimal 7 sampai 10 persen per tahun,” ujar Haryanto saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Haryanto, kondisi keuangan daerah saat ini tidak bisa dikatakan krisis, meski adanya tambahan tenaga P3K sekitar 9.000 pegawai membuat beban belanja meningkat. DPRD, kata dia, tidak melihat persoalan ini sebagai hambatan, melainkan tantangan untuk memperkuat sumber pendapatan baru.
“Belanja pegawai memang meningkat, tapi bukan berarti daerah kita krisis. Justru ini menjadi dorongan agar pemerintah daerah jemput bola. Kita perlu inovasi, digitalisasi pelayanan, dan perda-perda baru yang bisa menghasilkan PAD,” tambahnya.
Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi
Salah satu langkah strategis yang didorong DPRD adalah optimalisasi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Upaya ini dinilai mampu memperluas basis pajak serta meningkatkan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat.
“Sekarang kami sedang dorong optimalisasi digital pelayanan. Termasuk kemudahan membayar pajak secara daring, agar wajib pajak tidak perlu repot. Ini sudah mulai disosialisasikan lewat kegiatan reses dan penyuluhan perda,” jelas Haryanto.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan revisi beberapa regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Haryanto menyebut, masih banyak potensi PAD yang bisa digali, terutama dari pajak restoran dan perusahaan industri.
“Kabupaten Bekasi ini punya ribuan perusahaan besar, bahkan salah satu kawasan industri terbesar di Asia. Tapi sebagian perusahaan itu berkantor di Jakarta dan bayar pajak di sana. Ke depan, kami dorong agar pembayaran pajak dilakukan di wilayah operasionalnya, yaitu Bekasi,” ujarnya.
Kolaborasi DPRD dan Pemkab
DPRD Kabupaten Bekasi juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan setiap kebijakan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap peningkatan PAD.
“Ini tugas DPRD saat ini. Kita harus turun ke lapangan, jemput bola, dan berani keluar dari zona aman. Jangan hanya menunggu pendapatan datang. Harus ada inovasi yang nyata,” tegas Haryanto.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan dan Wakil Bupati Asep Saepudin, yang dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Ade dan Pak Asep, Kabupaten Bekasi akan semakin sejahtera,” pungkasnya. (*)
