RJN, Bekasi – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mendukung janji politik Wali Kota Bekasi, untuk menggratiskan biaya pendidikan pada tingkat SMA/SMK. Hal ini sebagaimana Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Karena korelasinya dengan pendidikan gratis diharapkan masyarakat yang selama ini hanya lulusan SMP mau lanjut ke jenjang SMA/SMK terhambat dengan biaya bisa dengan mudah mendapatkan akses pendidikan gratis,” ungkapnya.
Namun wancana itu harus dilanjutkan ke tingkat pusat karena kewenangan pengelolaan untuk sekolah di jenjang tersebut sudah beralih di Pemerintah Provinsi.
“Menggratiskan pembiayaan sekolah SMA/SMK dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dalam hal ini meningkatkan angka lulusan di jenjang SMA/SMK, tapi rencana ini harus didorong ke tingkat pusat karena bagi hasil PKB BBNKB yang diminta Kota Bekasi belum diamini Provinsi,” ujar Choiruman.
Menurutnya, niat pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah provinsi perihal rencana tersebut dengan pembiayaan dari perubahan besaran dana perimbangan pada pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB), bukanlah tidak mungkin.
Kendati demikian, apabila hanya mendesak Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan yang ekslusif untuk Kota Bekasi, maka hal tersebut akan sulit, mengingat daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Sebab itu wancana ini harus dibawa ketingkat Pemerintah Pusat (Kementerian).
“Mendesak gubernur tapi undang-undang tidak diubah, kan susah juga. Lebih jelas lagi itu seharusnya didorong ke pusat, bagaimana merubah porsi peruntukan pajak itu jadi berubah,” tukas Choiruman, Rabu (10/4/2019). (rjn/Adv)
