RakyatJabarNews.com, Cirebon – Terjadinya kesepakatan antara Walikota Cirebon Nasrudin Azis, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suriono, Sekretaris Organda Kota Cirebon Karsono, dan perwakilan dari angkutan kota, untuk tidak melakukan aksi apapun selama kegiatan FKN yang akan berlangsung.
Pertemuan akan kembali dilanjutkan secara komprehesif setelah berlangsungnya acara FKN di Cirebon.
Karsono menjelaskan, bahwa pengambil kebijakan berada di tangan walikota. Dia mengaku sekitar 70% sudah tersedot angkutan online, karena sudah ditunggu-tunggu sama masyarakat, nyaman, aman, murah, dan pengemudinya bau wangi.
“Demo kali ini karena belum ada keputusan secara konkrit. Yang diterima baru kebijakan-kebijakan saja. Kita seperti dininabobokan. Padahal yang kita tunggu itu yang ilegal (angkutan online, red) mau gak berhenti nunggu legal,” ungkapnya saat ditemui awak media usai menandatangani surat kesepakatan di Balai Kota Cirebon hari Kamis (14/9).
Dia menegaskan kenapa yang legal berhenti. Artinya belum puas dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, lima tahun ke depan angkot akan terkikis usia, tidak bisa bertahan melayani masyarakat.
“Yang punya mobil bagus, tertolong oleh bisnis aplikasi ditambah bonus-bonus. Kalau dari narik gak tertutup buat bensin, setoran atau kebutuhan. Cuman diiming-imingi bonus. Sistem kapitalis ini yang artinya menghasilkan uang sekian detik sekian rupiah,” tuturnya.
Karsono menjelaskan bahwa angkutan konvensional tidak bisa bersaing, karena angkot modalnya berbeda. Angkot saja tidak mampu meremajakan dii karena usia. “Bagaimana untuk memperbaiki angkotnya, apalagi dituntut ber-AC,” jelasnya.
Dia memaparkan, bahwa perusahaan taksi yang di Cirebon sudah tutup. Di bandung bahkan 10-15 perusahaan yang tutup.
“Kita hanya minta sama-sama legal dulu. Yang gak legal enak di sana.
Setelah sama-sam legal baru pembagian porsi. Kita dibebani biaya perizinan, mereka tidak,” harapnya.(Juf/RJN)
