“Pj Wali Kota jalankan administrasi pemerintahan secara baik saja, karena menjelang Pilkada ini sarat kepentingan. Makanya saat ingatkan Pj Wali Kota jangan bikin gaduh Kota Bekasi,” tegas Nico.
Politisi PDI P ini membeberkan adanya surat himbauan dari Kemendagri terkait larangan kepala daerah melakukan kebijakan rotasi dan mutasi menjelang perhelatan Pilkada 2024.
“Ada surat dari Kemendagri bahwa menjelang Pilkada tidak boleh ada mutasi. Harusnya ini dipatuhi secara standar, karena penunjukan Pj Wali Kota oleh Kemendagri untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Maka selayaknya Pj Wali Kota jalankan administrasi pemerintahan secara baik, netral dan tidak berpolitik,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 10 Pejabat Eselon II mengikuti Uji Kompetensi Rotasi Mutasi Tahun 2024 dilingkup Pemkot Bekasi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
