RakyatJabarNews.com – Kota Bekasi pagi tadi dihebohkan dengan pemberian hukuman ASN tidak gundul rambutnya oleh Walikota Bekasi. Gundul kepala dilakukan dikarenakan LK kota Bekasi tahun anggaran 2016 mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.
Alasannya, Pengecualian (WTP) dijadikan wadah pencitraan oleh kepala daerah. Tetapi pemberian hukuman kepada ASN yang tidak gundul disesali banyak pihak, diantaranya adalah Warga Bekasi Utara, Bayyinathul Rahmatullah. Menurutnya, WTP merupakan kewajiban bagi kepala daerah beserta jajarannya dalam mengelola keuangan daerah maupun lainnya, sehingga mendapat predikat tersebut harus mendapat apresiasi. Namun, kata Bayyinathul apresiasi dilakukan dengan sukarelawan, bukan atas paksaan.
“Sangat tidak pas apabila WTP dijadikan alasan dalam memaksakan ASN untuk turut apresiasi atas predikat tersebut. Pak Wali harus paham apresiasi tidak boleh bersifat memaksa, kalau memberikan hukuman kepada mereka yang tidak gundul bisa disebut pencitraan. Karena konteksnya sudah memaksakan hak orang, apalagi dilakukan oleh kepala daerah yang akan maju dalam pilkada 2018 nanti,” ungkap pria yang sering disapa Bayyinathul.
Bayyinathul Rahmat Warga Bekasi Utara, meminta kepada Pepen, sapaan akrab Walikota Bekasi untuk bersikap realistis terhadap apa yang sudah menjadi prestasi penyajian Laporan keuangan yang sudah memenuhi standart peraturan Akuntansi ataupun SPAP. “Ini prestasi yang sewajarnya diapresiasi, tetapi harus diingat pemberian apresiasi tersebut tidak boleh ada unsur pemaksaan. Apalagi Walikota sendiri tahu bahwasanya WTP bukan berarti bersih dari korupsi, karena banyak temuan BPK yang berindikasi korupsi di dalamnya,” tegas Calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Bekasi Utara Ini.
Kerja yang baik diberikan oleh ASN sudah cukup dalam mempertahankan opini untuk kedua kalinya. Itu berarti, kerja keras mereka tidak perlu dipertanyakan. Bahkan seharusnya walikota memberikan apresiasi kepada mereka selaku kepala daerah yang bangga terhadap kerja nyata anak buahnya.
“Yang kerja keras dalam penyajian dan administrasi kan anak buahnya, kepala daerah bukannya kasih apresiasi, malah kasih hukuman. Aneh,” tandasnya. (RJN)
