Bekasi – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menerima kunjungan kerja (Kunker) dari DPRD Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terkait penguatan bidang tugas dengan Kemitraan Komisi di ruang Diskop UKM Lt. 9, Jum’at (25 Pebruari 2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemimpin rombongan selaku Ketua Komisi II DPRD Kab. Pesisir Selatan, Al Jufri menilai bahwa Kota Bekasi dapat mengelola objek potensi yang ada di Wilayah sangat efisien sehingga bisa menggali potensi lain dimiliki.
” Meskipun Kota Bekasi tidak memiliki objek wisata alam namun dengan adanya penataan perdagangan dan jasa dapat menghasilkan pendapatan Asli Daerah (PAD).”
Saat ini, Jufri merasa bahwa daerahnya belum mencapai PAD yang maksimal sehingga memerlukan inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dalam rangka peningkatan PAD dari Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
” Kedatangan Kami perlu mengetahui terobosan yg telah dilakukan oleh Pihak Pemkot Bekasi dalam rangka penataan Koperasi hingga mengajak para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mau berpartisipasi dalam Koperasi.”
Sebelum menutup sambutannya, beliau berharap agar dengan adanya Perda dan payung hukum seperti di Kota Bekasi mampu meningkatkan PAD di Kabupaten Pesisir Selatan seperti terobosan dan inovasi.
Selanjutnya, menyambut kedatangan rombongan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, Abdillah Hamka didampingi Sekretaris, Satia Anggraini, Kepala Bidang UKM, Toto, Kepala Seksi Koperasi, Rustandi.
Abdillah Menceritakan bahwa sejarah tentang UKM binaan dulunya merupakan PKL berkembang kemudian menjadi UMKM dan menjadi anggota koperasi.
“Pembinaan di DISKOP UKM dimulai dari awal hingga akhir, sehingga membuat para pelaku UKM bisa membuat produk yang bisa bersaing dengan produk unggulan lainnya.”
Bergantian pada acara yang sama, Satia memberikan Paparan terkait gambaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi.
” DISKOPUKM Kota Bekasi mencatat Sebanyak 1337 jumlah koperasi yang ada di Kota Bekasi, 2154 jumlah PKL yang terdata, dan Cluster UMKM sebanyak 6.388 yg hampir di dominasi oleh makanan dan minuman, “jelasnya.
Menurutnya, di masa pandemi ini semua pelaku usaha mengalami kemunduran yang luar biasa oleh sebab itu pada tahun 2020 lalu Pemkot. Bekasi memberikan dana bantuan surplus sebanyak 4.3 milyar tanpa agunan kepada para pelaku Koperasi yang terdampak.
“Kami (DISKOPUKM) juga mendorong digitalisasi dengan bekerja sama dengan ojol seperti gojek, grab, Shopee untuk pendaftaran produk mereka diharapkan dapat membantu pemasaran produk.”
Selain pemberian pinjaman, inovasi yang dilakukan oleh DISKOP UKM adalah memfasilitasi koperasi masjid selain menjadi pusat agama ada juga koperasi yg hadir di tengah merajalela nya pinjaman ilegal.
Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama, dan tukar menukar cinderamata antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kab. Pesisir Selatan
