Cikarang — Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan pentingnya integrasi data melalui penerapan Data Desa Presisi sebagai langkah strategis mewujudkan Satu Data Kabupaten Bekasi. Selama ini, masing-masing dinas maupun instansi memiliki data sendiri yang kerap tidak sinkron, sehingga perencanaan pembangunan menjadi tidak optimal.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi ingin memastikan bahwa seluruh data — mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga bantuan sosial — tersedia dalam satu bank data yang akurat. Nantinya, data tersebut akan dikelola secara terpusat, salah satunya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosantik).
“Selama ini tiap OPD punya data sendiri-sendiri, bahkan seolah-olah saling mengklaim. Dengan hadirnya perda tentang Data Desa Presisi, kita ingin menyatukan semuanya. Kabupaten Bekasi akan punya satu data yang bisa diakses untuk perencanaan pembangunan,” jelas H. Bosih Awaludin, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Pansus 8 sekaligus Ketua Pansus 9 DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, dalam Podcast Unjuk Bicara RGPRO di Hotel Harper Cikarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
H. Bosih mencontohkan, ketika pemerintah ingin membangun sekolah, data lengkap mengenai kondisi seluruh sekolah di Kabupaten Bekasi akan tersedia secara digital. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan mana yang harus dibangun baru, mana yang cukup diperbaiki, hingga skala prioritasnya.
Ia juga menyoroti persoalan bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran karena data yang tidak valid. “Banyak bantuan yang salah sasaran, karena datanya tidak akurat. Maka lahirlah gagasan ini. Semangatnya jelas: memperbaiki data Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Gagasan Data Desa Presisi ini juga merupakan inisiatif yang didorong anggota DPRD Kabupaten Bekasi melalui Pansus, dan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan regulasi teknis agar bisa langsung diimplementasikan.
Dalam podcast tersebut, H. Bosih juga bercerita mengenai perjalanan kariernya. Berawal dari staf desa, kemudian dua periode menjadi Kepala Desa Lubang Buaya, hingga akhirnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024. Dengan latar belakang pendidikan administrasi dan pengalaman birokrasi di tingkat desa, ia berharap dapat berkontribusi lebih besar bagi masyarakat.
“Politik bagi saya adalah alat untuk mengabdi. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat. Semoga program ini cepat terealisasi,” tutupnya.
Podcast Unjuk Bicara edisi spesial ini dipandu oleh host Indah Fitri, menyoroti isu pembangunan daerah, transparansi, serta transformasi digital pemerintah Kabupaten Bekasi. (*)
