KABUPATEN BEKASI – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, terkendala persoalan anggaran. Hingga saat ini, dana untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pilkades disebut belum turun.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muktiwari, Widi Dwi Hapsoro, mengatakan persoalan anggaran menjadi kendala utama yang dihadapi panitia Pilkades.
Menurutnya, panitia sudah mulai menjalankan sejumlah tahapan, namun kebutuhan operasional belum sepenuhnya didukung anggaran yang tersedia.
“Yang menjadi kendala terutama anggaran. Panitia ingin bekerja karena tahapan sudah berjalan, tetapi anggarannya belum keluar. Jadi serba salah dan bingung untuk kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan tahapan,” kata Widi saat ditemui di Kantor BPD Desa Muktiwari, Selasa (18/8/2026).
Widi mengatakan, untuk menjaga tahapan tetap berjalan, sejumlah kebutuhan awal bahkan telah ditalangi menggunakan anggaran desa. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa, BPD, dan panitia Pilkades.
Namun, menurutnya, kemampuan anggaran desa juga terbatas sehingga tidak mungkin terus digunakan untuk menutupi kebutuhan pelaksanaan Pilkades.
“Untuk pembentukan panitia kemarin juga sudah menggunakan anggaran desa. Itu sifatnya ditalangi dan nantinya masuk dalam tahapan serta dikembalikan. Karena memang untuk menjalankan proses ini tetap membutuhkan anggaran,” ujarnya.
BPD Akan Audiensi dengan Camat
Persoalan anggaran tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan mundurnya jadwal Pilkades.
Widi mengatakan BPD Muktiwari bersama Forum BPD Kecamatan Cibitung telah membahas persoalan tersebut. Mereka berencana melakukan audiensi dengan Camat Cibitung untuk meminta kepastian mengenai perkembangan anggaran dan jadwal pelaksanaan Pilkades.
“Kami akan melakukan audiensi ke Pak Camat untuk menanyakan anggaran ini sampai di mana dan apakah ada kemungkinan dimundur atau tidak,” katanya.
Meski demikian, BPD berharap tahapan Pilkades tidak mengalami pengunduran. Sebab, panitia disebut telah bekerja sejak awal dan menyusun berbagai tahapan yang harus dilaksanakan.
“Kami akan selalu berupaya kalau bisa tidak dimundur. Kasihan panitia yang sudah menyusun tahapan dari awal dan sudah bekerja,” imbuhnya.
Pilkades 2026 menjadi penting karena kepala desa yang terpilih nantinya akan menjalankan masa jabatan periode 2026-2034.
Jumlah Pemilih Muktiwari Tembus 21 Ribu
Widi juga menyoroti peningkatan jumlah pemilih di Desa Muktiwari. Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah suara yang sebelumnya sekitar 16 ribu kini telah meningkat menjadi lebih dari 21 ribu.
Lonjakan jumlah pemilih tersebut, kata dia, tentu berdampak terhadap kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkades.
“Yang tadinya di Pilkada itu sekitar 16 ribu, sekarang sudah di atas 21 ribu. Ini kan ada lonjakan anggaran juga, khususnya di Muktiwari,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan mencairkan anggaran Pilkades agar panitia dapat menjalankan seluruh tahapan tanpa terkendala persoalan pembiayaan.
“Kami berharap penuh anggaran ini bisa segera disegerakan. Kasihan tim panitia Pilkades yang sudah bekerja dengan maksimal, bahkan sering bekerja sampai malam,” ungkap Widi.
Widi menegaskan BPD Muktiwari tidak menginginkan adanya pengunduran tahapan Pilkades. Menurutnya, kepastian anggaran diperlukan agar proses demokrasi di tingkat desa tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
“Mudah-mudahan jangan ada pengunduran. Harapan saya kepada pemerintah, anggaran-anggaran tersebut bisa segera disegerakan agar proses Pilkades berjalan,” pungkasnya.
(*)
