rakyatjabarnews.com, Bekasi – Menanggapi catatan hasil LHP BPK RI terhadap Pemkot Bekasi terkait adanya temuan 2889 bidang tanah atau seluas 9.347.001 m³ yang belum memiliki sertifkat, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Syaifudin asal Fraksi PKS mendorong pembentukan Satgas Penyelamatan Aset Daerah oleh Pemerintah kota Bekasi.
“Pemkot Bekasi bisa didorong membentuk Satgas penyelamatan aset daerah atau jika diperlukan DPRD juga bisa menginisiasi terbentuknya Pansus penyelamatan aset daerah yang nantinya bisa memonitor langsung baik secara tertib administrasi, kesesuaian lahan aset ataupun kesesuaian penggunaan kemudian juga kesesuaian peruntukan,” ujarnya kepada wartawan Jum’at (4/5/2021) kemarin.
Politisi PKS itu juga berencana akan menginisiasi dibentuknya Pansus Penyelamatan Aset Daerah. Ia berharap pengelolaan aset pemerintah daerah bisa dikembangkan.
“Tentu ke depan pengelolaan aset, pengawasan dan pengendaliannya di kota Bekasi ini bukan hanya aset tetap, seperti tanah, semacam ini, lebih jauh bisa dikembangkan berupa BUMD, penanaman modal di perbankan dan sebagainya ataupun aset aset lainnya yang bisa dioptimalkan penggunaan dan kemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat kota Bekasi,” pungkasnya.
(Advertorial)
