RakyatJabarNews.com, Bekasi- Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi meminta Camat Tambun Selatan untuk “turun tangan” menyelesaikan permasalahan daftar pemilih tetap (dpt) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lambangsari. Ketua Komisi I Yudhi Darmansyah mendesak agar warga yang memiliki E KTP dan kartu Keluarga (KK) dapat menggunakan hak suaranya pada pencoblosan 26 Agustus mendatang.
“Dalam aturan hukum tata negara itu harus ada diskresi atau pengecualian, di Pemilu, Pilkada saja ada pengecualian jika tidak masuk dpt bisa menggunakan ktp. Ini Camat sebagai koordinator wilayah harus turun tangan, jangan diem-diem bae,”tegas Yudhi.
Yudhi juga meminta Panitia Pilkades Lambangsari untuk bertanggung jawab jika ada warga tidak masuk dpt, “Sudah tidak alasan, warga yang punya ktp dan kk itu harus bisa menggunakan hak suaranya,”paparnya.
Menanggapi pernyataan Komisi I itu, Camat Tambun Selatan, Iman Santoso memastikan akan memantau langsung kinerja Panitia Pilkades Lambangsari. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak panitia.
“Panitia sudah bilang keputusan belum final, Pihak Panitia Pilkades akan mengecek kembali keakuratan data warga yang belum masuk dpt,”Kata Iman diminta komentarnya oleh awak media.
Iman juga menegaskan Panitia Pilkades Lambangsari harus bijaksana dalam menangani permasalahan dpt agar tidak ada warga yang kehilangan hak suara.
“Fungsi Panitia Pilkades ini harus bisa dimaksimalkan. Panitia sedang mengecek data yang tidak masuk dpt,”paparnya.
Untuk diketahui Panitia Pilkades Lambangsari sudah menetapkan dpt berjumlah 8.680 warga dan sudah ditandatangani masing-masing calon. Namun sayangnya ternyata puluhan warga yang memiliki KTP dan KK Lambangsari belum terdata di DPT. (yto/RJN)
