RakyatJabarNews.com, Bekasi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Tumai mengatakan, lembaganya terus menjadi sinergi dengan pemerintah daerah sebagai lembaga negara di daerah tingkat II.
“Kebijakan APBD itu adalah hasil pembahasan antara DPRD dengan Pemkot Bekasi. Nah makanya saya mengusahakan terciptanya sinergitas antara DPRD dan Pemkot Bekasi yang baik,” kata Tumai, Minggu (20/5).
Menurut dia, kebijakan anggaran tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Soalnya, di dalam APBD yang disahkan terdapat belanja langsung seperti pembangunan infrastuktur untuk penanggulangan banjir, pembangunan jalan, dan lainnya.
“Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, sebagai lembaga pemerintah harus bekerja bersama-sama,” kata Tumai.
Meski demikian, bukan berarti sebagai lembaga legislatif pihaknya tidak kritis terhadap pemerintah, sebagai lembaga kontrol eksekutif, pihaknya juga mempunyai hak mengontrol yang dikerjakan oleh pemerintah.
“Jika ada program dari pemerintah tidak pro rakyat, kami berhak mengkritik, bahkan tidak menyetujui,” kata Tumai.(red/RJN)
