RJN, Bekasi – DPRD Kota Bekasi terus mendorong pengembalian pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah kota/kabupaten, setelah dialihkan ke Pemerintah Provinsi.
Hal ini tak lepas dari banyaknya masalah di antaranya anak putus sekolah hingga terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang jadi sorotan beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Rahmawati mengatakan, saat ini banyak laporan dari warga Kota Bekasi yang mengeluh dengan pengelolaan SMA/SMK oleh Provinsi Jabar. Mulai dari sekolah yang tidak gratis hingga anak berprestasi yang tidak bisa masuk jalur prestasi menjadi beberepa unek-unek yang disampaikan warga.
“Kami ingin fasilitasi warga tetapi tidak bisa karena dikelola (SMA/SMK,Red) oleh Provinsi,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi itu.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak akan rampung jika Pemkot Bekasi tidak memegang sendiri pengeloaan SMA/SMK. Karena itu, dirinya menghimbau Pemkot Bekasi untuk intens berkomunikasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar ada jalan keluar terbaik.
“Kita jangan berhenti untuk memperjuangkan, DPRD akan terus mendukung langkah Pemkot Bekasi agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke Kota,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, H Edi mengungkapkan, masalah pendidikan dan kesehatan jadi prioritas Kota Bekasi. Karena itu dengan biaya pendidikan gratis di Kota Bekasi mulai dari SD, SMP hingga SMA/SMK akan membuat warga puas dengan pelayanan di dua prioritas itu.
“Kita terima banyak masukan dan keluhan hendaknya pengelolaan SMA/SMK lebih baik di daerah masing-masing,” terangnya.
Ia mengungkapkan, upaya untuk bisa mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Bekasi memang terus dilakukan. Masalah tersebut belum bisa diselesaikan oleh Pemkot maupun DPRD karena bukan wewenangnya. “Kita tidak bisa apa-apa, maka dari itu, kita terus perjuangkan ini,” tandas politisi Golkar itu.(red/RJN)
