Dishub Kota Bekasi Belum Sepakat Adanya Kebijakan Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek

oleh -

RakyatJabarNews.com, Bekasi- Dinas Perhubungan Kota Bekasi belum bersepakat adanya kebijakan ganjil genap di Tol Jakarta – Cikampek. Hal ini mengingat akan menambah kemacetan di jalan arteri jika dilakukan kebijakan tersebut.

“Kenapa harus dari Tol Barat – Cawang, bukan semuanya aja. Artinya kalo ini terjadi maka akan ada penabahan kemacetan di jl Ahmad Yani, Kalimalang dan beberapa ruas jalan lain. Coba di kaji ulang lagi, kita juga akan lakukan kajian. Intinya pemerintah Kota Bekasi belum bersepakat,” ungkap Yayan Yuliana Kadishub Pemkot Bekasi.

Yayan menambahkan agar badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melakukan kajian lebih lanjut mengatasi kemacetan di Tol Jakarta – Cikampek. Pihaknya mencontohkan agar ada pelarangan truk masuk ke Tol yang saat ini juga sedang di lakukan pembangunan.

“Macet ini kan karena ada proyek kereta cepat, tol layang dan beberapa kegiatan lain,” ungkap Yayan.

Sebelumnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) serius mengkaji pembatasan operasional kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil genap untuk mengatasi kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek. Sistem ganjil genap dinilai diperlukan karena kemacetan pada ruas tol Jakarta-Cikampek sudah parah.

Kepala BPTJ Bambang Prihantono, menekankan kemacetan pada ruas tol Jakarta-Cikampek sudah mencapai titik yang serius dan perlu segera mendapat solusi untuk mengatasinya.

“Kami tengah berupaya memilih cara yang paling tepat dan memberi hasil yang optimal, meski harus memacu perubahan kebiasaan orang dalam bertransportasi,” ujar Bambang Pri, panggilan akrab Kepala BPTJ dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2017) kemarin.

Dia menjelaskan saat ini ada pembangunan jalan tol layang (elevated toll road), jalur kereta api cepat, hingga Light Rail Transit (LRT) yang dilaksanakan bersamaan.

Dia menilai, banyaknya kendaraan angkutan barang yang melaju di bawah ketentuan kecepatan batas minimal di jalan tol, juga menambah berat beban kemacetan di ruas jalan tersebut. “Untuk itu kita perlu melakukan rekayasa lalu lintas agar lalu lintas lebih baik,” lanjut Bambang.

Kemudian, ia mengingatkan tingginya volume kendaraan pribadi yang masuk ke ruas tol Jakarta-Cikampek, khususnya dari Bekasi perlu segera mendapat perhatian yang serius. Dari hasil kajian BPTJ, ada beberapa upaya rekayasa lalu lintas yang dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Korlantas Polri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), PT Jasamarga Tbk, dan Operator Angkutan Umum.

Hasil koordinasi tersebut, disepakati ada tiga strategi penanganan macet yang dapat diterapkan pada ruas jalan Tol tersebut. Dirincikannya, ketiga strategi tersebut yaitu konsep penerapan jalur khusus angkutan umum di ruas jalan Tol Bekasi Barat-Semanggi, Re-routing atau perombakan rute angkutan barang dan penerapan ganjil genap di akses masuk tol Bekasi Barat.

“Kita tengah mengkaji sistem kendaraan nomor ganjil beroperasi pada tanggal ganjil, nomor genap pada tanggal genap. Itu khusus berlaku di akses masuk pintu tol Bekasi Barat pada pagi hari mulai pukul 06.00 – 09.00 WIB,” tutur Bambang Pri.

Dia menambahkan, guna mendukung pembatasan operasional kendaraan ganjil genap tersebut, perlu disediakan angkutan umum yang memadai. Selain itu, diperlukan tempat parkir di sekitar wilayah pintu tol Bekasi Barat yang representatif seperti di Mega Bekasi, Mall Metropolitan, Summarecon Bekasi dan Stadion Patriot Bekasi.

Bambang menggambarkan, bila separuhnya dari pengguna kendaraan pribadi tersebut beralih ke angkutan umum, dengan asumsi 1 kendaraan bermuatan 1,5 orang, maka akan ada 3300 orang yg beralih ke angkutan umum.

“Bila kita bisa menarik 3.300 pengguna mobil pribadi pindah ke angkutan umum, wah luar biasa itu. Pasti ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek akan lebih baik,” tuturnya.

Upaya pembatasan yang sedang dikaji tersebut, menurut Bambang Pri juga akan bersifat sementara. “Bila situasi kemacetan telah terurai dengan sendirinya karena pembangunan infrastruktur transportasi telah selesai, maka aturan bisa dicabut kembali. Masyarakat Bekasi kan jadinya sudah punya banyak alternatif ya,” bebernya Bambang. (RJN)

Comment