Bekasi – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi atau yang akrab disapa Bang Madong, angkat suara terkait maraknya keluhan masyarakat soal harga seragam sekolah yang dinilai membebani orang tua murid, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Saya dapat laporan, harga seragam SMP di beberapa sekolah itu bervariasi dan cukup tinggi. Ada yang sampai Rp1,5 juta, ada juga Rp1,2 juta, bahkan Rp900 ribu. Itu bukan angka kecil untuk banyak keluarga,” tegas Bang Madong, pada Rabu (9/7/2025) malam.
Ia menekankan, sebagian besar laporan yang masuk berasal dari wilayah Jatiasih, dan mayoritas menyoroti SMP. “Ini mayoritas di SMP negeri. Bahkan ada yang mewajibkan pembelian satu paket lengkap mulai dari baju olahraga, batik sekolah, jas almamater, dasi, sampai bed nama dan kaos kaki. Kalau semua wajib beli di koperasi, ya memberatkan,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Koperasi Jangan Jadi Alat Pemaksaan”
Menurut Bang Madong, koperasi sekolah seharusnya menjadi sarana membantu, bukan memaksa. Ia menegaskan bahwa orang tua berhak membeli seragam di luar sekolah selama kualitasnya sepadan.
“Kalau kualitas dan modelnya sama, silakan beli di luar. Apalagi kalau orang tua punya seragam dari kakaknya atau saudara, kenapa harus dipaksa beli baru?” ujarnya. Ia pun menyindir, “Negara ini udah merdeka, jangan rakyatnya dijajah harga seragam.”
Langkah Konkret: Hotline dan Aduan Terbuka
Komisi IV DPRD Kota Bekasi membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat yang ingin melapor. “Silakan datang ke kantor, bisa juga kirim WA langsung ke saya. Kami sudah siapkan hotline. Bahkan dulu saya minta dipasang spanduk hotline di sekolah-sekolah agar warga tahu ke mana harus mengadu,” kata Bang Madong.
Desak Dinas Pendidikan Buat Regulasi Tegas
Bang Madong juga menyayangkan sikap pasif Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang hanya menerbitkan surat imbauan tanpa regulasi yang mengikat. “Kalau cuma imbauan, nggak ada efeknya. Harus ada standarisasi harga dan sanksi tegas kalau ada pemaksaan,” tegasnya.
Dalam forum rapat bersama Dinas Pendidikan, Komisi IV telah menyampaikan keprihatinan ini dan mendesak agar aturan segera disusun. “Regulasi soal koperasi sekolah harus dibuat. Harga seragam harus dikendalikan, minimal ada batas atas. Jangan sampai beda sekolah, beda harga, dan semuanya mahal,” pungkasnya. (*)
