Badan Pengelola Keuangan Haji /BPKH gelontorkan dana segar ke Bank Muamalat

- Redaksi

Rabu, 5 Januari 2022 - 06:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bakal mendapat gelontoran modal investasi dengan total Rp 3 triliun dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Rp 1 triliun dari rights issue dan Rp 2 triliun dari penyerapan sukuk Subordinasi yang diterbitkan nya.

Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama Bank Muamalat menyatakan hingga lima tahun ke depan, tidak akan melakukan aksi perkuatan modal. Ia menargetkan pembiayaan bisa tumbuh 15 hingga 20 persen di sepanjang 2022 dengan menyasar segmen yang telah diseleksi termasuk supply chain yang dimiliki oleh ekosistem BPKH.

Baca Juga :  Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Koramil Jatisampurna di Korem Jayakarta

“Kita juga tidak bisa jor-joran, sehingga harus menyalurkan kredit ke yang berisiko rendah. Sisanya kita akan menempatkan dana ke instrumen syariah yang memberikan keuntungan seperti surat berharga,” papar Permana kepada awak media di Jakarta pada Selasa (4/1/2022).

BANK Muamalat akan terus memperkuat dana pihak ketiga (DPK) dengan menyasar himpunan dana murah atau current account and saving account (CASA). Sebab, bank juga akan fokus menyasar kredit dengan risiko lebih rendah.

“Rasio CASA kita yang sebelumnya sekitar 40 persen, kini menjadi 60 persen, akan kita naikan lagi menjadi 65 persen. Untuk rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) akan terus kita pertahankan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia akan memitigasi agar tidak terjadi pemburukan kualitas pembiayaan yang telah disalurkan. Di sisi lain, Bank Muamalat akan meningkatkan penyaluran pembiayaan di tahun ini.

Baca Juga :  DFSK Resmi Luncurkan Logo dan Slogan Global “Drives for Better” di Indonesia, Tegaskan Komitmen Jangka Panjang

Terlebih, Bank Muamalat telah mengalihkan pembiayaan berkualitas rendah senilai Rp 10 triliun kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dengan pengelolaan oleh PPA ini, maka NPF Bank Muamalat turun menjadi sekitar 0,58 persen.

Baca Juga :  Bupati Bekasi Hadiri Apel Akbar Pemuda KNPI

Selain itu, Bank Muamalat menargetkan bisa menggerek pendapatan berbasis komisi sebagai sumber pemasukan di tahun ini. Dengan memperkuat layanan digital yang akan diberikan kepada masyarakat.

Seiring masuknya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali, Bank Muamalat akan fokus mengembangkan layanan perbankan pada ekosistem haji dan umroh. Juga menyasar ke berbagai sektor yang ada di ekosistem halal.

(bud)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Maxim Perkuat UMKM di 400 Kota, Bantu Pelaku Usaha Tekan Biaya Operasional
Harris Bobihoe: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses Cek Kesehatan Gratis
Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik, Status Tersangka FA Tetap Berlaku
Kortastipidkor Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi dan TPPU, Kasus Asabri Berlanjut ke Kejagung
Indonesia Energy Week Surabaya 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan 200 Peserta dari 17 Negara
Geely Gandeng BCA, Siapkan Pembiayaan Diler dan Target 80 Jaringan Resmi di Indonesia
Kia Seltos Makin Tak Terbendung! Terjual 175 Ribu Unit, SUV Premium Ini Jadi Buruan Konsumen Global
Tren SUV Boxy Meledak, iCAR V23 Andalkan Desain Ikonik dan Efisiensi Kendaraan Listrik

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 22:06 WIB

Maxim Perkuat UMKM di 400 Kota, Bantu Pelaku Usaha Tekan Biaya Operasional

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:34 WIB

Harris Bobihoe: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses Cek Kesehatan Gratis

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:56 WIB

Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik, Status Tersangka FA Tetap Berlaku

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:37 WIB

Kortastipidkor Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi dan TPPU, Kasus Asabri Berlanjut ke Kejagung

Kamis, 16 Juli 2026 - 11:00 WIB

Indonesia Energy Week Surabaya 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan 200 Peserta dari 17 Negara

Berita Terbaru

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra, H. Bodin, memberikan keterangan kepada awak media di sela-sela rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (16/7/2026).

Pemerintahan

Komisi III Desak Percepat Realisasi Infrastruktur

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:48 WIB

Kerjasama Hubungi Kami