RakyatJabarNews.com – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi Perda. Persetujuan penetapan Perda ini dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bekasi yang berlangsung pada Rabu (10/05) kemarin.
Ketua Pansus XIX DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno mengatakan dengan ditetapkannya Perda RDTR, maka ke depannya tidak ada pembangunan pabrik atapun pemukiman di luar zona yang telah ditetapkan.
“Jadi nantinya tidak bisa lagi pengusaha membangun pabrik, membangun pemukiman di sembarang tempat. Jadi sudah ada zona-zonanya yang ditetapkannya, tidak bisa sembarangan ,” kata Taih.
Sementara itu Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin saat ditemui usai sidang paripurna mengatakan melalui Perda RDTR, maka pola tata ruang di Kabupaten Bekasi bisa diatur lebih detail. “Yang jelas, dengan adanya RDTR ini tentunya akan lebih mendetilkan lagi tata ruang kita,” ucapnya.
Menurut dia, Perda RDTR merupakan salah satu acuan untuk penerbitan izin, khususnya izin yang menyangkut pemanfaatan tata ruang. Dalam Perda tersebut dibahas mengenai perutukan tata ruang dan penentuan zonasinya.
“Jadi berdasarkan kedua hal itu, kita bisa menentukan apakah di satu lokasi bisa dilakukan kegiatan tertentu atau tidak,” tandasnya. (RJN)
