JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR RI.
Penyerahan surat tersebut disampaikan langsung oleh Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ahmad Muzani mengatakan, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar MPR segera menindaklanjuti proses tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani.
Menurut Muzani, surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan MPR berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya. Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan tersebut akan membahas tahapan konstitusional terkait pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden definitif apabila terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme yang berlaku. Muzani menyebut batas waktu penyampaian dua nama tersebut adalah 14 hari sejak surat permintaan dari MPR disampaikan kepada Presiden.
“Sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai alasan Gibran mengundurkan diri, Muzani mengaku tidak mendapatkan penjelasan khusus dari yang bersangkutan.
“Tidak. Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau hanya menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar proses tersebut segera diproses oleh Majelis,” ungkap Muzani.
Muzani menegaskan, MPR akan menjalankan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses ketatanegaraan tersebut dapat berlangsung dengan baik.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
(*)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.