KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas melalui penguatan legalitas produk. Salah satunya dengan menggelar Pelatihan Kewirausahaan Strategi Efektif dan Efisien Pengurusan Izin BPOM di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kota Bekasi, Rabu (22/7/2026).
Pelatihan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menegaskan bahwa kepemilikan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Legalitas produk bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Pemerintah Kota Bekasi akan terus hadir memberikan pendampingan agar pelaku UMKM semakin maju dan berdaya saing,” ujar Harris.
Kegiatan ini turut dihadiri Pembina I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan RI Sumarni Yassirli, Pembina UMKM Perkit Lin Afriansyah Noor, Ketua DWP Kementerian Ketenagakerjaan RI Siti Munfarida, Ketua Forum Wirausaha Mandiri Aisyah, Direktur PT Pesona Optima Jasa sekaligus Presiden IMA Chapter Bekasi Ferry Haryawan, Kepala BPKK Dini Antari Widianingsih, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Dzikron, serta ratusan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kota Bekasi.
Melalui pelatihan tersebut, para peserta memperoleh pemahaman mengenai tahapan dan persyaratan pengurusan izin BPOM, mulai dari aspek administrasi hingga standar teknis yang harus dipenuhi agar produk memenuhi ketentuan keamanan dan mutu.
Pemerintah Kota Bekasi menilai legalitas produk menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pasar modern, marketplace, hingga ekspor.
Selain memberikan pemahaman terkait proses perizinan, pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat melalui pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan komunitas UMKM diharapkan mampu mempercepat lahirnya pelaku usaha yang memiliki produk berkualitas, berizin resmi, dan siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Melalui program pemberdayaan seperti ini, Pemkot Bekasi berharap semakin banyak produk UMKM lokal yang mampu menembus pasar nasional hingga internasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
(*)
