Kota Bekasi – Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi menunjukkan tren positif menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi hingga pekan ketiga Desember 2025, realisasi PAD telah mencapai 83 persen dari total target yang ditetapkan.
Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan posisi awal November 2025 yang masih berada di angka 65 persen. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, realisasi PAD melonjak sekitar 18 persen. Tren positif ini juga dinilai lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan (Wasdal) Bapenda Kota Bekasi, Agustinus Prakoso, mengonfirmasi adanya peningkatan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajarannya terus mengintensifkan berbagai langkah strategis agar realisasi PAD hingga akhir tahun dapat memenuhi, bahkan melampaui target minimal 85 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak ada pilihan untuk berdiam diri sampai 31 Desember. Saat ini realisasi sudah 83 persen, artinya ada peningkatan sekitar lima persen lebih atau setara kurang lebih Rp200 miliar dari posisi sebelumnya,” ujar Agustinus, Minggu (21/12/2025).
Untuk mendongkrak capaian tersebut, Bapenda Kota Bekasi menggerakkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan guna melakukan penyisiran dan penagihan secara intensif kepada wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya.
“Semua potensi yang sebelumnya belum tergarap kami optimalkan. Penagihan kami lakukan secara masif, kita kejar, dan kita maksimalkan,” katanya.
Agustinus menambahkan, optimisme untuk mencapai target didukung oleh solidnya kolaborasi internal serta upaya ekstra yang difokuskan pada triwulan terakhir tahun ini. Bahkan, ia membuka peluang realisasi PAD dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
“Dengan kolaborasi dan saling mendukung, insyaallah target bisa tercapai. Jika masih ada kekurangan, akan terus kami tutup dengan berbagai upaya,” pungkasnya.
Lonjakan realisasi PAD tersebut menjadi indikator positif bagi kondisi fiskal daerah dan diharapkan menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik pada tahun mendatang. (*)
