Bekasi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan Safari Pengawasan sebagai bagian dari agenda pasca-Pemilu dan Pilkada 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Bekasi.
Safari pengawasan ini tidak hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga menyasar sejumlah stakeholder strategis, seperti pemerintah daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), serta partai politik.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kami menyampaikan laporan hasil pengawasan Pemilu dan Pilkada kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi langsung terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi di Kabupaten Bekasi,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, Selasa (3/6/2025).
Akbar menambahkan bahwa pihaknya secara aktif mengajukan audiensi kepada berbagai instansi dan lembaga, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.
Hal ini merupakan bagian dari bentuk penghormatan dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara damai dan tertib.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, bukan hanya kepada KPU, tetapi juga kepada pemerintah daerah, Forkopimda, partai politik, dan OPD-OPD yang terlibat aktif selama proses pemilihan berlangsung,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan safari ini, Bawaslu telah melakukan audiensi dengan KPU Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya, audiensi dijadwalkan bersama Wakil Bupati dan, jika memungkinkan, Bupati Bekasi di hari yang sama. Pada hari-hari berikutnya, safari pengawasan akan berlanjut ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Kesbangpol Kabupaten Bekasi.
Akbar Khadafi menegaskan bahwa agenda ini juga merupakan bentuk konsolidasi demokrasi, agar ke depan iklim politik dan demokrasi yang sudah berjalan kondusif dapat terus dijaga dan ditingkatkan.
“Kita ingin proses demokrasi yang sudah berjalan baik ini tetap terjaga. Harapannya, Pemilu dan Pilkada ke depan bisa semakin berkualitas dan tetap mengedepankan prinsip demokrasi yang sehat,” tutupnya. (*)
