rakyatjabarnews. com, Bekasi – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berharap kinerja sistem kemanan IT di Perketat agar Hacker retas layanan online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi tidak terulang lagi, pada Kamis (10/6/2021) Minggu lalu.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengatakan, tentu ini sangat memprihatinkan, dan menunjukan sistem yang ada Disdukcapil belum dilengkapi dengan proteksi keamanan yang tinggi,” ujarnya saat di wawancarai via whats’app, Rabu (16/06/2021).
Akibat ulah hacker retas pelayanan kependudukan online Disdukcapil Kabupaten Bekasi tersebut, kini pelayanan langsung dihentikan sementara waktu.
Mirisnya lagi, ada sebanyak 2,3 juta data penduduk Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bocor setelah diretas hacker. Kejadian pelayanan online kependudukan diretas hacker, haru cepat tanggap mengenai kejadiam hal ini, “ujarnya Ani.
Masih Kata Ani, Sejauh ini upaya Disdukcakpil dalam meningkatkan pelayanan kependudukan sudah progresif, hanya semangat ini perlu mendapat dukungan pada tingkat kecamatan. Penggunaan layanan online memang sesuatu yang niscaya seiring dengan era digital seperti sekarang ini. Hanya dengan segenap kelebihan yang dilaksanakan secara digital/online juga perlu diantisipasi tingkat kelemahan dari pelayanan via digital/online tersebut.
” Seperti masyarakat yang masih gaptek, atau kendala teknis terkait sinyal dan lain-lain termasuk diantaranya kebocoran data. Oleh sebab itu sistem yang ada perlu disempurnakan dengan sistem keamanan IT yang memadai, “tegasnya politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi.
Dirinya berharap, semoga kebocoran data tidak terjadi lagi, sistem harus disertai keamanan yang menjadikan data yang masuk menjadi data tertutup yang hanya bisa diakses oleh dinas dengan bidang terkait, “tandasnya.
(Advertorial)
