RJN, Bekasi – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Chairuman J Putro menyayangkan Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan dana Rp 810.250.000 untuk pengadaan karangan bunga.
Chairuman mengatakan, jika harga satu karangan bunga itu sekitar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu. Maka bisa ada lebih dari 1.000 karangan bunga dalam setahun yang digunakan kepala daerah untuk sekedar memberi ucapan pada momen tertentu.
“Mungkin dalam kaitan ini Rp 800 juta itu kan sekitar 1.000 titik karangan bunga, kan sayang yah kalau digunakan untuk sekedar ucapan yah,” kata Chairuman, pada Rabu (6/2/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Chairuman, seharusnya penggunaan dana APBD bisa lebih dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat. Dana yang digelontorkan Pemkot Bekasi dirasa terlalu besar hanya untuk pengadaan karangan bunga. Sebab, karangan bunga hanya dibenarkan jika digunakan sebagai alat komunikasi kepala daerah berupa ucapan pada momen-momen eksklusif.
Seperti ulang tahun suatu instansi, dan lainnya. Kepala daerah tidak diperbolehkan menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi termasuk kaitannya dengan pengadaan karangan bunga dari Pemkot Bekasi.
“Harus dibuka ke publik apakah perlu karangan bunga dari kepala daerah, memang perlu dipertimbangkan kembali kaitannya dengan apakah layak anggaran tersebut dikeluarkan untuk memberikan simbolisasi bahwa yang bersangkutan memberikan ucapan selamat kepada orang,” ujar Chairuman.
Berdasarkan pantauan rakyatjabarnews.com di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di Kota Depok dan Kabupaten Bekasi tidak ada anggaran khusus untuk pengadaan karangan bunga.
Lalu untuk Pemprov DKI Jakarta, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Muhammad Mawardi mengatakan, pihaknya tidak menyediakan anggaran khusus pengadaan karangan bunga pada APBD 2019 maupun pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebab, pengadaan karangan bunga merupakan kewenangan gubernur yang sudah dimasukkan ke anggaran biaya penunjang operasional gubernur.
“Tidak ada (anggaran khusus untuk pengadaan karangan bunga), pemberian karangan bunga merupakan kewenangan gubernur yang pembiayaannya melalui biaya penunjang operasional,” singkat Mawardi.(Advertorial/rjn)
