RJN, Jakarta– Belum selesai ditangani kasus OTT kementerian pemuda dan olahraga, Tiba Tiba KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi. Kali ini KPK menghajar Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), disinyalir OTT pejabat korup di KemenPUPR tersebut terkait Proyek Sisem Pengadaan Air Minum tanggap Bencana di daerah-daerah rawan bencana.
Dengan tangkapan tersebut, Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) berharap, KPK tidak berhenti dan berpuas diri dengan penangkapan pejabat-pejabat kelas Teri, sehingga KPK harus menelusuri keterlibatan pejabat-pejabat kelas Kakap di dalam KemenPUPR dan Kemenpora tersebut. Mana berani pejabat ikan teri menerima Fee, kalau bukan diperintah oleh atasannya mereka.
Menurut pantauan Alaska, sudah sepantasnya kementerian pemuda Dan Olahraga dan KemenPURR kena OTT Oleh KPK. Karena, Data Dan dokumen yang dimiliki Alaska, potensi kerugian negara dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp.93.8 milyar di kementerian pemuda dan Olahraga.Sedangkan di kementerian pekerjaan umum dan Perumahaan Rakyat, potensi kerugian negara dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp.15.6 Triliun Dan USD.1.047.123
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat besar potensi kerugian Negara di kedua lembaga negara tersebut, sudah selayaknya KPK mengembangkan dua kasus OTT KPK ini. Atau Dari kasus kasus OTT KPK atas dua kementerian ini sebagai pintu masuk untuk membongkar paket paket proyek lelang di dua kementerian tersebut.
Yang terakhirnya, kami dari Rakyat atau LSM Alaska, berterimakasih kepada KPK karena sudah memberikan dua hadiah tahun baru atas OTT dua kementerian Negara. kalau boleh meminta, kami dari Alaska meminta KPK untuk segera pantau juga, kementerian ketenagakerjaan. karena potensi kerugian negaranya dari tahun 2015 – 2017 sebesar Rp.127.3 miliar dan USD.9.347.100.
Dan potensi kerugian Negara di Kementerian ketenagakerjaan lebih besar bila dibandingkan dengan kementerian pemuda dan olahraga.(res/rjn)
Koord. ALASKA
Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran
Terdiri dari
Lembaga Kaki Publik
(Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)
Bersama dengan
Lembaga CBA
(Lembaga Center for Budget Analysis)
