Bekas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap Program Jaksa Mandiri Pangan yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Program ini dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi dan secara langsung mendukung program ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat mendampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman pada kegiatan Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Selasa (19/8/2025).
Kolaborasi Strategis untuk Pangan Nasional
Program Jaksa Mandiri Pangan merupakan sinergi antara Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, Bulog, dan PT Pupuk Indonesia. Melalui program ini, pemanfaatan lahan pertanian dapat lebih optimal, termasuk pemanfaatan aset barang rampasan negara yang sebelumnya tidak produktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Bekasi menegaskan bahwa program ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya petani.
“Hari ini kita melihat sumbangsih nyata dari Kejaksaan Agung untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Hasil padinya sangat bagus, dan saya yakin dengan lahan pertanian sekitar 55 ribu hektare—36 ribu hektare di antaranya di LP2B—Kabupaten Bekasi akan tetap surplus beras,” ujar Asep Surya Atmaja.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa keberadaan lahan sitaan di Kabupaten Bekasi yang jumlahnya cukup besar dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi pangan berkelanjutan.
Bekasi, Bukan Hanya Kawasan Industri
Meski dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi juga memiliki peran penting dalam sektor pertanian. Pemkab Bekasi menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, dan masyarakat akan menjadikan Bekasi sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
Pesan Jaksa Agung dan Menteri Pertanian
Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan fundamental yang berhubungan langsung dengan stabilitas sosial.
“Persoalan pangan adalah persoalan perut. Jika perut kosong, dampaknya bisa meluas ke masalah sosial bahkan tindak pidana korupsi. Kejaksaan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan,” kata Burhanuddin.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman menegaskan pentingnya sinergi Kejaksaan dalam mempercepat program pertanian strategis di seluruh Indonesia.
“Perlu adanya pembagian peran agar sektor pertanian berjalan optimal dengan integritas yang terjaga. Kehadiran Kejaksaan sangat berpengaruh terhadap percepatan program pertanian,” tegasnya.
Pemkab Bekasi Siap Bersinergi
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemkab Bekasi optimistis program Jaksa Mandiri Pangan akan memperkuat posisi Bekasi sebagai lumbung pangan sekaligus kawasan industri nasional. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui sinergi lintas sektor. (*)
