Parlemen Bayangan Kritik Survei CELIOS, Nilai Zulhas Tak Layak Masuk Menteri Terburuk

JAKARTA – Parlemen Bayangan Indonesia mengkritik hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk. Hasil survei tersebut dinilai belum mencerminkan kinerja pemerintah secara menyeluruh.

Pengamat politik sekaligus alumni Fisipol UGM, Heru Subagia, menilai penempatan Zulhas dalam daftar tersebut tidak tepat jika melihat rekam jejak dan pengalaman politiknya di pemerintahan.

“Saya melihat CELIOS salah sasaran, salah target, dan salah orang ketika menempatkan Zulkifli Hasan sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk,” kata Heru dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Baca Juga :  Seksoad Angkatan 555 TA 2017 Kunjungi Kantor Walikota Bekasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Heru, Zulhas memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Ia pernah menjabat Menteri Kehutanan, Menteri Perdagangan, dan Ketua MPR sebelum dipercaya menjadi Menko Pangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Heru menilai evaluasi terhadap kinerja menteri seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan, koordinasi antarkementerian hingga pelaksanaan program di lapangan.

Selain mengkritik penilaian terhadap Zulhas, Heru juga mempertanyakan sejumlah temuan survei CELIOS terkait kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, penilaian negatif terhadap penanganan karhutla perlu mempertimbangkan kompleksitas persoalan serta berbagai upaya mitigasi dan penanganan yang dilakukan pemerintah.

Heru juga menyoroti penilaian survei yang menyebut kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak memadai. Ia menilai kesimpulan tersebut perlu diuji kembali dengan mempertimbangkan berbagai indikator dan kondisi di lapangan.

Parlemen Bayangan Indonesia turut menyoroti metodologi survei CELIOS. Heru menekankan pentingnya prinsip objektivitas dan keberimbangan dalam penelitian agar hasilnya tidak menimbulkan bias atau membentuk persepsi publik secara prematur.

Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus didukung data yang objektif dan proporsional.

“Kritik terhadap pemerintah tentu diperlukan. Namun, kritik harus berdiri di atas data yang objektif, proporsional, dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, bukan justru menggiring kesimpulan yang prematur,” pungkasnya.

(*)