Pandawa Bekasi Menuntut 5 Tuntutan Kepada Bupati Bekasi, Ini Isinya

- Redaksi

Kamis, 24 Oktober 2019 - 22:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RJN, Bekasi –  Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Anak Muda dan Warga Bekasi (Pandawa Bekasi) menggelar aksi demonstrasi di Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (24/10/2019).

Ada lima tuntutan yang mereka sampaikan saat orasi. Yakni, meminta keseriusan Bupati Bekasi menjalankan roda pemerintahan, akselerasi penyerapan APBD 2019, selesaikan persoalan kekeringan, isi kekosongan jabatan di OPD termasuk Wakil Bupati Bekasi dan keterbukaan informasi publik.

Koordinator aksi, Fakhri Pangestu mengatakan, keseriusan Bupati Bekasi menjalankan roda pemerintahan bisa dilihat dari penyerapan anggaran. Menurutnya, hingga akhir 2019 penyerapan APBD masih minim.

“Menurut kami itu disebabkan tidak matangnya perencanaan program atau kegiatan oleh OPD. Serta banyak kekosongan jabatan. Mulai dari jabatan kasi hingga Wakil Bupati Bekasi,” katanya.

Minimnya penyerapan anggaran, lanjut Fakhri, juga disebabkan tidak ada ketegasan dari Bupati Bekasi.

Baca Juga :  Pemkab Bekasi Optimis Raih KLA Kategori Madya Tahun 2022

“Serapan anggaran APBD 2019 belum sampai 60 persen memasuki triwulan terakhir. Ini adalah bentuk ketidakberpihakan bupati dan DPRD kepada masyarakatnya,” ujarnya.

Dampak dari minimnya penyerapan anggaran akan menyebabkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Pada tahun ini, diprediksi Silpa akan kembali melonjak.

“Pada APBD Kabupaten Bekasi 2017 lalu Silpa sekitar Rp800 miliar. Kemudian Silpa di 2018 Rp1,03 triliun. Diprediksi Silpa Kabupaten Bekasi 2019 mencapai Rp2 triliun,” katanya.

Baca Juga :  Meriahkan Literasi Keuangan, PNM Bekasi Kolab Bersama Pegadaian dan BRI Cikarang

Masyarakat Kabupaten Bekasi, kata Fakhri, menyayangkan perencanaan pembangunan daerah yang tidak mampu dijalankan. Hal itu menjadi bukti kinerja pejabat Pemkab Bekasi mengalami degradasi.

“Perda APBD adalah buah kesepakatan eksekutif dan legislatif. Harusnya mereka menjalankannya dengan maksimal dan optimal,” katanya.

Berdasarkan catatan peserta aksi, ada beberapa perencanaan pembangunan dan pengawasan yang tidak maksimal. Seperti pada pembangunan gedung tripartit, Islamic Center, Jembatan Pantai Muarabakti dan Jalan Raya Kalimalang.

(red/rjn)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Subianto Jenguk Korban Kecelakaan KA Bekasi Timur di RSUD, 14 Orang Meninggal
Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, 14 Tewas Pemkot Bergerak Cepat
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur! KRL vs Argo Bromo Anggrek, Penumpang Panik
Ade Sukron Sambut Program JMSI: Dorong Literasi Pelajar hingga Desa Maju
TPA Burangkeng Kembali Normal Usai Sempat Terkendala
Bapenda Bekasi Apresiasi PLN Cikarang Tertib Setor PPJ
Bapenda Bekasi Intensifkan Pendataan Pajak Reklame, Kejar PAD
Tri Adhianto Dorong Percepatan PSEL Bekasi, Sampah Diolah Jadi Listrik

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 15:19 WIB

Prabowo Subianto Jenguk Korban Kecelakaan KA Bekasi Timur di RSUD, 14 Orang Meninggal

Selasa, 28 April 2026 - 14:04 WIB

Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, 14 Tewas Pemkot Bergerak Cepat

Senin, 27 April 2026 - 21:30 WIB

Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur! KRL vs Argo Bromo Anggrek, Penumpang Panik

Senin, 27 April 2026 - 14:54 WIB

Ade Sukron Sambut Program JMSI: Dorong Literasi Pelajar hingga Desa Maju

Senin, 27 April 2026 - 09:41 WIB

TPA Burangkeng Kembali Normal Usai Sempat Terkendala

Berita Terbaru