Pandawa Bekasi Menuntut 5 Tuntutan Kepada Bupati Bekasi, Ini Isinya

- Redaksi

Kamis, 24 Oktober 2019 - 22:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🎯 Promosikan Bisnis Anda di rakyatjabarnews.com
Hubungi Kami !

RJN, Bekasi –  Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Anak Muda dan Warga Bekasi (Pandawa Bekasi) menggelar aksi demonstrasi di Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (24/10/2019).

Ada lima tuntutan yang mereka sampaikan saat orasi. Yakni, meminta keseriusan Bupati Bekasi menjalankan roda pemerintahan, akselerasi penyerapan APBD 2019, selesaikan persoalan kekeringan, isi kekosongan jabatan di OPD termasuk Wakil Bupati Bekasi dan keterbukaan informasi publik.

Koordinator aksi, Fakhri Pangestu mengatakan, keseriusan Bupati Bekasi menjalankan roda pemerintahan bisa dilihat dari penyerapan anggaran. Menurutnya, hingga akhir 2019 penyerapan APBD masih minim.

“Menurut kami itu disebabkan tidak matangnya perencanaan program atau kegiatan oleh OPD. Serta banyak kekosongan jabatan. Mulai dari jabatan kasi hingga Wakil Bupati Bekasi,” katanya.

Minimnya penyerapan anggaran, lanjut Fakhri, juga disebabkan tidak ada ketegasan dari Bupati Bekasi.

Baca Juga :  Perkuat Solusi Keamanan SiberXL Axiata Dukung Kolaborasi ITSEC Asia - DEFEND IT360 Luncurkan Solusi IntelliBroń

“Serapan anggaran APBD 2019 belum sampai 60 persen memasuki triwulan terakhir. Ini adalah bentuk ketidakberpihakan bupati dan DPRD kepada masyarakatnya,” ujarnya.

Dampak dari minimnya penyerapan anggaran akan menyebabkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Pada tahun ini, diprediksi Silpa akan kembali melonjak.

“Pada APBD Kabupaten Bekasi 2017 lalu Silpa sekitar Rp800 miliar. Kemudian Silpa di 2018 Rp1,03 triliun. Diprediksi Silpa Kabupaten Bekasi 2019 mencapai Rp2 triliun,” katanya.

Baca Juga :  HUT Kabupaten Bekasi, Neneng Suguhkan Lomba Tradisional

Masyarakat Kabupaten Bekasi, kata Fakhri, menyayangkan perencanaan pembangunan daerah yang tidak mampu dijalankan. Hal itu menjadi bukti kinerja pejabat Pemkab Bekasi mengalami degradasi.

“Perda APBD adalah buah kesepakatan eksekutif dan legislatif. Harusnya mereka menjalankannya dengan maksimal dan optimal,” katanya.

Berdasarkan catatan peserta aksi, ada beberapa perencanaan pembangunan dan pengawasan yang tidak maksimal. Seperti pada pembangunan gedung tripartit, Islamic Center, Jembatan Pantai Muarabakti dan Jalan Raya Kalimalang.

(red/rjn)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Parlemen Bayangan Kritik Survei CELIOS, Nilai Zulhas Tak Layak Masuk Menteri Terburuk
SMAN 1 Tambun Selatan Perkuat Karakter Siswa di Era AI Lewat Program BAGEUR
Syahrir DPRD Jabar Bekali Siswa SMAN 1 Tambun Selatan Ilmu Kepemimpinan
Pemkab Bekasi Normalisasi Kali CBL 16 Km, Target Rampung Akhir Tahun
Bapenda Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan, Operasi Digelar hingga Akhir Tahun
Bapenda Tegaskan Air Tanah Rumah Tangga Tak Otomatis Kena Pajak
Pajak Kabupaten Bekasi Tembus Rp2,93 Triliun, BPHTB Baru Capai 65,43 Persen
Camat Cibitung Pastikan Pelayanan Desa Pascapilkades Tetap Berjalan Normal

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:29 WIB

Parlemen Bayangan Kritik Survei CELIOS, Nilai Zulhas Tak Layak Masuk Menteri Terburuk

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:03 WIB

SMAN 1 Tambun Selatan Perkuat Karakter Siswa di Era AI Lewat Program BAGEUR

Rabu, 14 Oktober 2026 - 12:38 WIB

Syahrir DPRD Jabar Bekali Siswa SMAN 1 Tambun Selatan Ilmu Kepemimpinan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Pemkab Bekasi Normalisasi Kali CBL 16 Km, Target Rampung Akhir Tahun

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:08 WIB

Bapenda Tegaskan Air Tanah Rumah Tangga Tak Otomatis Kena Pajak

Berita Terbaru