RJN, Bekasi – Belum lama ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi menerima penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai pelayanan publik, hal tersebut mendapat kecaman dari Aktivis Muda Kabupaten Bekasi.
Aktivis Muda Kabupaten Bekasi Jaelani Nurseha mempertanyakan penghargaan Kementrian PANRB yang diterima oleh Pemkab Bekasi sebagai Pelayan Publik berdasarkan penilaian seperti apa, pasalnya belum lama ini Pemkab Bekasi tersandung KPK mengenai gratifikasi perijinan Mega proyek meikarta.
” Saya heran, itu penghargaan berdasarkan apa. Setau saya pelayanan di pemerintahan Kabupaten Bekasi masih jauh dari kata layak, padahal kemarin baru saja pemerintahan kabupaten Bekasi tersandung gratifikasi perijinan proyek meikarta yang kasusnya menyeret Bupati Bekasi (Neneng Hasanah Yasin ) jadi tegangan KPK,” jelas aktivis Mahamuda bekasi, Selasa (28/11/2018).
Jae sapaan akrabnya mengatakan masyarakat saat ini tidak mudah untuk dibohongi dengan penghargaan yang pemerintah dapatkan, ” masyarakat sekarang ini sudah pintar pemerintah kabupaten Bekasi seperti apa, pelayanannya jauh dari masyarakat harapkan.” Ujarnya
Lanjut jae ” untuk apa mengkoleksi tumpukan kertas kalau pelayanan masih amburadul,” tutupnya.
Perlu diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait pelayanan publik. Penghargaan tersebut berkenaan dengan pelayanan publik yang menjadi role model objek evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tiga perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).(red/rjn)
