RJN, Cikarang – Hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-68 diwarnai aksi demonstrasi oleh puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan BEM sr- Kabupaten Bekasi di kantor Bupati Bekasi pada Rabu (15/8).
Didalam orasi mahasiswa menjelaskan beberapa persoalan yang belum terselesaikan seperti mangkraknya pembangunan fly over Tegal gede, pelebaran jalan Kalimalang, jembatan bagedor, Gedung Baru RSUD yang masih kosong, adanya ruang kelas sekolah tanpa mebeleur dan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran serta gizi buruk yang ada di kota industri terbesar seAsia tenggara ini.
Selain itu mereka menyesalkan tidak adanya pusat perkotaan, alun-alun, Balai Latihan Kerja, dan universitas negeri di wilayah yang jumlah penduduknya hampir mencapai 4 juta jiwa ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jaelani Nurseha kordinator aksi unjuk rasa menjelaskan bahwa persoalan seperti itu terjadi karena banyak hal. Tidak adanya keterbukaan informasi publik secara utuh menjadi hal utama dalam meningkatkan partisipasi publik, karena hakikatnya pembangunan sebuah daerah tidak lepas dari peran masyarakatnya.
“Kedua, tidak adanya sarana komunikasi aktif dan terintegrasi antara Pemerintah dengan Masyarakatnya. seperti nomor pengaduan center, program Subuh Keliling, dan acara dialog yang intens dengan elemen masyarakat seperti Mahasiswa, LSM, ORMAS dan lainnya. Lalu juga dengan instansi vertikal lainnya seperti MUI, Kementrian Agama dan Pengadilan Agama. Mengingat di Bekasi ini banyak tempat ibadah yang tidak memiliki badan hukum dan IMB loh.” ujar Jaelani.
Lanjutnya, ketiga tidak adanya ketegasan secara aktif dan masif oleh Bupati, Wakil Bupati apalagi SEKDA sebagai Bapaknya PNS di Bekasi dalam menindak tegas anak buahnya yang lalai dalam kerjanya seperti budaya titip absen, keluar saat jam kerja, tidak inovatif dalam perencanaan, tidak maksimal dalam menggali potensi PAD, dan penakut dalam penyerapan APBD.
“Pejabat tinggi di Bekasi ini seharusnya mengurangi kegiatan-kegiatan seremony dan lebih banyak turun ke lapangan memantau kinerja bawahannya dan kondisi masyarakat,”tegasnya.
Selain itu, Mahasiswa pun menyoroti rendahnya tunjangan atau honor RT dan RW, Pegawai Harian Lepas (PHL), Guru honorer, serta pegawai kebersihan (Cleaning Service).
“Honor RT dan RW misalnya, mereka hanya dapat ratusan ribu, sedangkan di kota-kota besar lain sudah mencapai jutaan honornya bahkan ada yang sudah sesuai standar UMR. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan melalui surat ini tetapi Bupati takut menemui kami,” dengan nada kesal.
Pantauan media di lapangan aksi unjuk rasa di kawal ketat aparat kepolisian dan satpol PP. Massa aksi sempat gesekan dengan pihak satpol PP karena memaksa masuk ke dalam kantor Pemkab Bekasi. Kemudian massa aksi diterima perwakilan 10 mahasiswa dan ditemui beberapa anggota DPRD Daris dari Fraksi Gerindra dan Nurdin dari Fraksi PAN serta Asda 1 Carwinda.
Aksi unjuk rasa berlangsung sejak pukul 10 pagi sampai pukul 1 siang. Hingga akhirnya massa akhir membubarkan diri. (jae/RJN)
