RJN, Majalengka – Pesona wisata alam Kabupaten Majalengka kian dilirik wisatawan. Kondisi ini mendorong Pemkab Majalengkan gencar memasarkan objek-objek wisata yang dimiliki, terutama wisata alam.
Bupati Majalengka Karna Sobahi berani mengatakan bahwa Majalengka sudah diperhitungkan oleh pelaku wisata. Yakni masuknya salah satu desa wisata di Majalengka ke dalam 28 desa wisata yang dinilai oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
“Ya kemarin kami dikunjungi oleh rombongan Kementerian PDTT dalam rangka penilaian desa wisata tingkat Nasional, yaitu desa Bantaragung merupakan salah satu desa di Jawa Barat yang dinilai oleh mereka dari 28 kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Karna Sobahi, Rabu (16/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Karna mengatakan, sebagai upaya promosi objek wisata, pihaknya memanfaatkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan mengisi foto tempat wisata yang ada di Majalengka di setiap sudut ruangan BIJB.
Karena sambung dia, BIJB merupakan fasilitas publik yang setiap harinya diakses oleh ribuan warga dari berbagai daerah. Dengan demikian, masyarakat yang berada di bandara dapat mengetahui informasi wisata di Majalengka melalui poster-poster yang terpampang di setiap sudut ruangan.
Output-nya diharapkan, lebih banyak wisatawan yang tertarik menjelajahi berbagai lokasi wisata di Kabupaten Majalengka. “Ini yang dilakukan kami demi mendukung Desa Bantaragung menjadi salah satu desa yang dapat diakui sebagai desa pariwisata,” ucap dia.
Selain melakukan promosi di Bandara Kertajati, dan optimalisasi media sosial. Pemkab Majalengka juga menyiapkan ‘jurus’ lain untuk mendongkrak kunjungan wisata. Di antaranya dengan membuat konsep pusat informasi pariwisata. Nantinya, pusat informasi tersebut difokuskan di gedung Tourism Information Center (TIC) yang kini dalam tahap pembangunan.
“Kami saat ini sedang membangun sarana prasarana menuju akses wisata dan kami harapkan dengan pengembangan sektor pariwisata ini, akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah sendiri,” kata Bupati.
(kii/rjn)
