RJN, Indramayu – Praktek Money Politic atau Politik Uang sangat melekat di Kabupaten Indramayu pada saat Pilkada. Kondisi itu tercatat hasil survei LSI yang menghendaki warga Indramayu menganggap money politic wajar.
“Dalam temuan survei LSI, ada kecenderungan pragmatis perilaku pemilih di Indramayu yang menganggap money politic itu sangat wajar dan cukup wajar,” ujarDirektur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (Cikom-LSI) Network Denny JA, Toto Izul Fatah,
Dia mengatakan, dalam hasil survei tersebut warga Indramayu yang mengggap money politik sangat wajar mencapai presentasi 6,8 persen dan cukup wajar 50 persen.
“Jika digabungkan lebih dari 50 persen masyarakat Indramayu menganggap wajar money, dengan kata lain, mayoritas warga di Indramayu senang dan suka jika ada yang melakukan money politik,” ujarnya
Toto Izul Fatah mengatakan, temuan tersebut diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI Network Denny JA pada 25-30 Juni 2020 kemarin.
“Dari sebanyak 440 responden, para pemilih di Indramayu ini Money Politic adalah hal yang lumrah dan mereka senangi, Termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indramayu 2020 yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, ” ujarnya
Sedangkan yang beranggapan praktek money politic kurang wajar hanya sebesar 22,0 persen dan beranggapan tidak wajar sama sekali sebesar 19,8 persen.
“Dengan kata lain, mayoritas warga di Indramayu senang dan suka jika ada yang melakukan money politic,” ujarnya.
Masih berdasarkan survei, disampaikan Toto Izul Fatah, sebanyak 52,8 persen masyarakat di Kabupaten Indramayu rupanya juga mengaku calon bupati yang melakukan money politic akan mempengaruhinya dalam menyalurkan hak suara.
Mereka bersedia memberikan hak suara pilihnya kepada calon yang melakukan money politic.
Dengan rincian, sebesar 14,8 persen masyarakat mengaku sangat berpengaruh dan sebesar 38,0 persen mengaku cukup berpengaruh.
Selain itu, sebesar 18 persen mengaku kurang berpengaruh, sebesar 27,8 persen mengaku tidak berpengaruh sama sekali, dan sebesar 1,4 persen tidak menjawab.
Toto Izul Fatah menyampaikan, temuan ini tentu menjadi berita bagus untuk calon yang memiliki modal besar dan berita buruk bagi calon yang hanya memiliki modal pas-pasan.
“Survei ini diluar konteks bahwa cara-cara kotor seperti itu akan merusak tatanan demokrasi yang sehat dan kuat,” pungkasnya.
(gus/rjn)
